Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Inilah Rapor Indonesia Soal Hak Asasi di 2018 Menurut Human Right Watch

Ahad 20 Jan 2019 11:53 WIB

Red:

abc news

abc news

HRW menganggap pemerintah masih belum membuat kebijakan berarti.

Di tengah antuasias besar warga Indonesia menunggu debat pertama dua calon presiden dan wakilnya Kamis lalu (17/01), Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan laporan tahunan hak asasi manusia dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dalam laporan World Report 2019, HRW memberikan penilaian dan catatan dari Indonesia, seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak perempuan, hak gender, hak difabel, hingga masalah Papua Barat.

Sepanjang tahun 2018, HRW menilai Indonesia, dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, mengambil langkah yang dianggap "kecil" untuk melindungi warga yang hak-haknya rentan dirampas.

Misalnya, Pemerintah Indonesia berjanji untuk melindungi toleransi kehidupan beragama, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus lalu.

Tapi HRW menganggap pemerintahannya masih belum membuat kebijakan berarti dari retrorika perlindungan HAM seperti yang disebutkan dalam pidatonya.

"Presiden Jokowi memilih untuk tidak menggunakan kemampuan politiknya dengan mencabut peraturan diskriminatif atau melindungi minoritas dari pelecehan," kata Elaine Pearson, Direktur HRW di Australia.

"Ini tidak hanya meningkatkan resiko di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tetapi juga mendorong kelompok militan Islam," seperti yang dikutip dari situs resmi HRW.

Catatan intoleransi di Indonesia

 

Organisasi pengawas hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat tersebut mencatat ada enam warga Indonesia yang dipenjara karena UU Nomor 1 Tahun 1965 soal Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yang juga dianggap masih kontroversi.

Meilina mendapat vonis 18 bulan penjara karena dianggap telah mengeluhkan suara azan pada Agustus tahun lalu.

Sebulan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap Pasal Penodaan Agama yang diajukan anggota kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Pada bulan Mei 2018, sejumlah umat Islam dianggap telah merusak delapan rumah warga Ahmadiyah di Lombok.

Tindakan intoleran juga dilakukan sekelompok warga beragama Kristen di Papua yang meminta pembongkaran sebuah menara masjid dalam waktu 14 hari, meski tak ada tindakan yang dilakukan terhadap masjid setelah melewati batas waktu.

Kebebasan berpendapat dan hak perempuan

 

Untuk kebebasan berpendapat, HRW mencantumkan kasus wartawan Muhammad Yusuf yang meninggal di salah satu Lembaga Permasyarakatan di Kalimantan Selatan, setelah ditahan dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Peraturan Daerah Syariah yang diterapkan Provinsi Aceh juga kembali jadi sorotan, setelah di bulan September 2018, Pemerintah Kabupaten Bireuen melarang pasangan yang bukan suami istri duduk semeja di restoran.

Sementara pelanggaran terhadap hak perempuan diantaranya adalah Kepolisian Nasional dan Tentara Nasional Indonesia yang masih menerapkan tes keperawanan, meski kedua lembaga tersebut telah mendapat tekanan publik untuk menghentikannya.

Insiden di Papua dan Anti-LGBT

 

Papua dan Papua Barat juga mendapat sorotan HRW dengan menyebutkan Pemerintah Indonesia telah mengabaikan kondisi kesehatan yang menyebabkan wabah campak di kabupaten Asmat, yang menewaskan 100 anak pada awal tahun 2018.

HRW juga mencatat ada 69 insiden mematikan yang terjadi sejak tahun 2010-2018 di provinsi Indonesia paling timur tersebut, dengan korban tewas mencapai 95 orang, berkaitan dengan unjuk rasa atau pengibaran bendera Papua Merdeka.

Soal hak komunitas LGBT, Pemerintahan Presiden Jokowi telah dianggap gagal melindungi hak-hak mereka sehingga menyebabkan meningkatnya epidemi HIV di Indonesia.

HRW menyebutkan telah terjadi sejumlah pengerebekan yang dilakukan polisi dan kelompok Islam militan yang dilakukan pada komunitas LGBT.

Di bagian akhir laporannya, HRW juga mencantumkan sederet pelanggaran terhadap hak-hak anak, penyandang disabilitas psikososial, serta hukuman yang dijatuhkan pada aktivis lingkungan Heri Budiawan.

HRW juga mencatat sejumlah sikap Indonesia terhadap kasus pelanggaran hak asasi di dunia, termasuk sikap Indonesia yang tidak akan ikut campur atas penahanan warga Muslim Uighur di wilayah Xinjiang China.

Ikuti berita-berita lainnya dari ABC Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA