Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

MPR Ajak Dokter Hewan Ikut Pelopori Pemilu Damai

Rabu 19 Dec 2018 18:28 WIB

Red: Gita Amanda

Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Foto: MPR
Ketua MPR meminta tak perlu gaduh soal pilihan Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di hadapan ratusan anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI), saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (17/12) lalu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak kepada mereka untuk peduli Pemilu 2019. Menurutnya, dokter hewan dan istrinya juga harus menjadi pelopor damai dalam Pemilu 2019.

Menurut mantan Menteri Kehutanan itu, Pemilu merupakan hal yang biasa sebab dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun sekali. Untuk itu diharapkan semua saling menghormati dan menghargai dalam soal pilihan. Dipaparkan, bila pemimpin yang ada sudah bagus, silahkan pilih kembali namun bila ada yang ingin pemimpin baru, juga silahkan memilih pemimpin yang diinginkan.

“Semua diselesaikan secara sederhana di bilik TPS pada 17 April 2019,” ujarnya seperti dalam siaran pers.

photo
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI), saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara V.

Bagi Zulkifli Hasan, tak perlu gaduh dalam soal pilihan Presiden sebab calon yang ada sama-sama orang Indonesia dan merupakan kader terbaik dari partai pengusung. Dalam Pemilu tahun 2019 diinginkan terciptanya suasana yang penuh kegembiraan dan menjauhkan dari rasa permusuhan.

Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi yang sudah disepakati sejak tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya sistem ini menghasilkan kedamaian, kesetaraan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua. Diakui dalam proses perjalanan demokrasi, ada kemajuan yang sudah dicapai namun ada pula yang perlu untuk diperjuangkan.

“Ada catatan-catatan pada demokrasi yang berkembang untuk dievaluasi,” ungkapnya.

Diakui saat ini ada penyimpangan demokrasi. Kedaulatan yang ada tidak digunakan semestinya. Penyimpangan itu seperti bagaimana money politic, pembagian sembako, dan yang lainnya terjadi saat Pemilu.

Hal demikianlah yang membuat Pemilu menjadi mahal dan berbiaya tinggi. Akibatnya calon kepala daerah mencari sponsor saat maju Pilkada. Bila mereka terpilih, kali pertama yang dipikirkan mengembalikan modal kepada para penyandang dana.

“Akhirnya kekuasaan yang ada untuk mencari kekayaan. Untuk itu perlu ada perbaikan dalam sistem demokrasi yang ada,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan ingin demokrasi yang ada disempurnakan sehingga mampu mencapai tujuan yang ideal yakni sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Indonesia yang adil dan makmur.

Dalam persatuan, bangsa ini bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan. Untuk itu semua elemen masyarakat harus bisa menjadi perilaku yang mempersatukan bukan yang memecah belah, mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

“Perilaku seperti inilah yang akan menciptakan keadilan bagi semua dalam wadah NKRI,” ucapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler