Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Presiden Minta Semua Proses Selesai Sebelum Akhir Tahun

Sabtu 01 Dec 2018 02:00 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Muhammad Hafil

Divestasi Saham Freeport. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait divestasi saham freeport di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11).

Divestasi Saham Freeport. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait divestasi saham freeport di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11).

Foto: Republika/ Wihdan
Tak ada persoalan lingkungan dalam proses divestasi PT Freeport Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rapat terbatas yang digelar di Istana, Kamis (29/11), membahas soal divestasi saham Freeport. Luhut mengatakan presiden meminta semua pihak bisa segera menyelesaikan proses divestasi saham.

Luhut menjelaskan Presiden meminta proses divestasi bisa selesai sebelum akhir tahun. Luhut juga mengingatkan kepada stakeholder agar perintah presiden untuk tidak ada penumpang gelap dalam proses divestasi saham Freeport.

"Presiden udah minta semua selesai akhir tahun. Maunya presiden Pemda aja, gak mau perusahaan lain masuk," ujar Luhut di Kantornya, Jumat (30/11).

Luhut menjelaskan saat ini proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah persoalan teknis penyusunan IUPK. Luhut mengatakan untuk pendanaan sendiri sudah siap dan dikantongi oleh Inalum. "Ini teknis, masalah lingkungan kan aja. Harusnya gak ada masalah. BPKP itu juga sudah diselesaikan. Duit udah ada 4 miliar dolar. Itu udah siap. Gak ada masalah," ujar Luhut.

Sementara persoalan IUPK, pihak Kementerian ESDM baru bisa mengeluarkan IUPK jika pihak Kementerian KLHK sudah mengeluarkan surat rekomendasi dan evaluasi dari persoalan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa tak ada persoalan lingkungan dalam proses divestasi PT Freeport Indonesia.

Menurutnya, peta jalan pengelolaan limbah tailing perusahaan ini hingga 2024 telah selesai. Siti memaparkan, Freeport sudah menyampaikan peta jalan pengelolaan limbah tailing. Menurutnya, tingkat limbah Freeport akan dikurangi dari 15.716 Total Soluble Solid (TSS) miligram per liter (mg/L) pada 2019 menjadi hanya 11.088 TSS mg/L pada tahun 2024. Penurunan akan dimulai per tahun 2020 mendatang dengan rasio per 160 ribu ton produksi.

"Bertahap karena banyak yang perlu diselesaikan," kata Siti kemarin.

Di satu sisi, Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan saat ini Freeport dan Kementerian ESDM masih melakukan proses penyusunan IUPK. Riza mengaku sudah mendengar perintah Presiden terkait penyelesaian proses yang harus selesai sebelum akhir tahun ini.

Riza pun mengharapkan hal yang sama agar semua proses ini juga bisa berjalan dengan cepat dan baik. "Kami juga berharap semua proses ini bisa segera dalam satu kesepakatan," ujar Riza.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA