Thursday, 14 Zulqaidah 1442 / 24 June 2021

Thursday, 14 Zulqaidah 1442 / 24 June 2021

BI: Penyaluran Bantuan Nontunai di Sumbar Sudah Optimal

Ahad 18 Nov 2018 09:46 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Foto: Republika/Prayogi
Dana yang sudah tersalurkan untuk bantuan pangan mencapai Rp 24,26 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Barat menyebut realisasi penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) sudah optimal. Penerima Manfaat (KPM) per bulan yang telah melakukan pencairan BPNT selama tahun 2018 kurang lebih sebesar 93,08 persen atau sekitar 22,7 ribu masyarakat.

"Dengan realisasi di atas 90 persen, kami anggap itu sudah optimal. Tentu dengan upaya untuk terus meningkatkannya," jelas Asisten Analis BI Sumbar, Reza Pahlevi Ananda, dalam pelatihan wartawan ekonomi di Yogyakarta, Sabtu (17/11). 

BI juga mencatat, total dana yang sudah tersalurkan untuk bantuan pangan mencapai Rp 24,26 miliar. Di sisi lain, rata-rata realisasi pencairan dana bansos PKH selama tahun 2018 sekitar 76,71 persen atau sekitar Rp 50,28 miliar per bulan. Sementara dana yang sudah disalurkan untuk bansos PKH sebesar Rp 65,11 miliar.

Sebagai informasi, bantuan sosial nontunai yang disalurkan pemerintah berupa PKH ditujukan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat. Penerima manfaat mendapat yang biasanya disalurkan dalam waktu tiga bulan sekali senilai Rp 1,89 juta per KPM per tahun.

Sementara skema bantuan sosial di bidang pangan menggantikan program raskin, berupa BPNT dengan dana bantuan senilai Rp 110 ribu per KPM per bulan setiap tanggal 25. Bantuan hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok di e-warong.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, pihaknya tengah melakukan evaluasi pelaksanaan bansos non tunai yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Evaluasi dilakukan di 93 kota dan kabupaten di antaranya di seluruh wilayah Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. 

"Tujuan pemerintah adalah bagaimana bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat kualitas dan tepat tepat harga atau dikenal dengan 6T. Oleh karena itu berbagai penyempurnaan terus dilakukan," ujarnya.

Agus menjelaskan, dalam evaluasi pelaksanaan bansos, Kementerian Sosial didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan MicroSave sebagai pelaksana survei. Kegiatan survei mulai dilakukan pada Oktober 2018 dan diharapkan tuntas sebelum akhir Desember 2018. 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA