REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia menjadi negara terbesar dalam produksi CPO di dunia. Sayangnya, nasib petani sawit Indonesia masih belum sejahtera. Permasalahan ini mengemuka dalam Executive Brief (EB) Wakil Ketua DPD RI yang dipimpin oleh Darmayanti Lubis, Selasa (25/9).
“Permasalahan kelapa sawit memang ada dari mulai hulu hingga hilir, dan pada ujungnya nasib petani sawitlah yang mengkhawatirkan,” ujar Darmayanti.
EB dihadiri Wakil Ketua Komite III DPD RI, Anggota DPD RI, Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian, perwakilan PTPN VII, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), peneliti IPB, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Indonesia Planters Society (IPS).
Darmayanti Lubis melihat kompleksitas permasalahan petani sawit Indonesia. Masalah ada mulai dari rendahnya produktivitas sawit, harga kelapa sawit yang fluktuatif dan cenderung turun, kurangnya pabrik pengolahan sawit milik BUMN, regulasi yang belum memihak sepenuhnya kepada petani sawit. EB ini bertujuan untuk memetakan permasalahan kelapa sawit, khususnya petani sawit plasma, guna menjadi bahan dalam perumusan pertimbangan dan keputusan DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penyempurnaan legislasi.
Darmayanti Lubis secara khusus menyoroti peremajaan lahan sawit atau replanting yang sering menjadi kendala bagi petani sawit. “Replanting juga mengalami kendala sendiri, karena lahan perkebunan milik rakyat, sebagian besar sertifikatnya sudah digadaikan kepada pihak ketiga sehingga tidak ada lagi yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan modal untuk peremajaan,” kata Darmayanti.
Soal harga sawit yang rendah, menurut perwakilan PTPN VII, karena selama ini belum ada acuan tentang harga sawit. Selama ini harga mengikuti pasar yang ditenderkan, dan wajar jika swasta memilih harga yang rendah. Harus ada barometer harga sawit satu pintu melalui indeks harga CPO.
Pemerintah juga harus berupaya melakukan by pass penjualan sawit oleh petani tanpa melewati trader (pengumpul), sehingga petani dapat menikmati harga yang lebih tinggi. Secara khusus, PTPN VII mengharapkan adanya regulasi yang mempermudah petani untuk memperoleh pendanaan, khususnya dalam hal pengolahan lahan. Selama ini 60 persen biaya operasional petani plasma adalah untuk membeli pupuk.
Sementara itu, BPDPKS mengklaim bahwa tidak ada masalah dalam dana pengolahan perkebunan kelapa sawit, apalagi dana BPDPKS yang terkumpul sebanyak Rp14 triliun. “Isunya bukan tentang kecukupan dana, sebenarnya oportunity dan potensi pendanaan sudah ada, tinggal persoalannya dalam implementasi kepada petani kelapa sawit. selama ini kami terkendala dengan persoalan verifikasi dan identifikasi petani, akibatnya percepatan alokasi pendanaan sering lamban,” kata Dono Boestami, Direktur Utama BPDPKS.
Sementara itu BPDPKS yang didirikan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, oleh petani dirasakan belum berlaku adil karena lebih condong untuk membantu pengusaha kelapa sawit berskala besar daripada membantu peremajaan kelapa sawit milik rakyat dan pengembangan infrastruktur.
Peneliti IPB Erliza Hambali mengatakan potensi sawit sungguh luar biasa. Kelapa sawit tidak saja menghasilkan minyak nabati, tapi juga dapat menjadi bahan bioenergi, bofuel, biomaterial, dan bahan unggulan dunia.
"Potensi kelapa sawit sungguh luar biasa, tinggal apakah kita mau atau tidak untuk memanfaatkannya,” kata Erliza Hambali, dari Surfactant and Bioenergy Research Center IPB Bogor.
Penelitian tentang pengembangan berbagai inovasi kelapa sawit selama ini telah banyak dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah CPO, PKO dan biomassa sawit. Menurut Erliza, hasil riset sebaiknya dapat disosialisasikan dan diimplementasikan kepada keluarga petani sawit, kelompok petani, koperasi petani sawit, dalam bentuk pilot project di antaranya pengolahan pupuk kompos slow release dari tandan kosong kelapa sawit, formulasi pestisida berbasis surfaktan, dan lain sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
