REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko menilai struktur di LIPI masih kurang ideal. Itu karena jumlah peneliti masih kurang seimbang dengan jumlah administrasi pendukungnya. Menurutnya, dari 4.500 yang dimiliki LIPI, dua ribu merupakan peneliti, sementara 2.500 lainnya administrasi pendukung.
"Jadi ini saja sudah jomplang, isinya pusat penelitian 60 persen itu administrasi, sedangkan 40 persen peneliti, kan itu lucu," kata Handoko usai menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (8/3).
Karenanya, Handoko mengatakan, itu juga yang melatarbelakangi dilakukannya reorganisasi dalam LIPI. Sebab, ia ingin mengoptimalkan pegawai LIPI sesuai peruntukannya.
"Isinya pusat penelitian 60 persen itu administrasi, sedangkan 40 persen peneliti. kan itu lucu. Jadi kita tarik kan ke pusat sehingga pusat penelitian hanya mengurusi penelitian saja, sedangkan itu jadi urusan sekretariat utama," kata Handoko.
Namun demikian, ia menyadari banyaknya pertentangan dari sejumlah pihak atas kebijakan tersebut. Itu juga yang mendasari, munculnya polemik internal LIPI yang menyebabkan keluarnya mosi tidak percaya dari sejumlah profesor dan peneliti LIPI.
Padahal menurut Handoko, reorganisasi hanya untuk memindahkan pegawai, bukan untuk memberhentikan para pegawai LIPI.
"Kita tidak melakukan restrukturisasi, tapi redistribusi, jadi ya biasa ya kan PNS kan harus bisa dipindahkan ke tempat yang memang sesuai, itu pun tidak pindah kota ya," kata dia.
Semula, ia bermaksud reorganisasi dapat mengoptimalkan peran pegawai administrasi pendukung untuk pengelola kawasan. Sementara peneliti hanya untuk penelitian.
"Jadi ada layanan satu atap khusus untuk administrasi. sehingga pusat penelitian fokus pada penelitian saja, sehingga minimal saya bisa membuat pusat penelitian fokus dengan penelitian, tidak direpotkan dengan administrasi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laksana Tri Handoko menghadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Jumat (8/3). Keduanya menghadap JK untuk berkonsultasi mencari solusi penyelesaian polemik reorganisasi yang terjadi di LIPI.
"Dengan bapak wapres dan Kalipi (kepala LIPI) ini adalah pertemuan melakukan sinkronisasi antara pegawai-pegawai yang ada di LIPI, tentang terjadinya reorganisasi," kata Nasir di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Nasir, Wapres JK menyarankan agar dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu kebutuhan reorganisasi dengan target yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Dengan begitu, reorganisasi menyesuaikan target yang akan dicapai LIPI.
"Masukan dari pak wapres, lakukan singkronisasi, antara target yg akan dicapai dengan struktur organisasi yg dilakukan direorganisasi," kata Nasir.
Nasir mengatakan untuk sementara reorganisasi yang sudah berjalan diberhentikan sementara. Hal ini untuk meredak polemik yang terjadi di dalam LIPI. Sembari, kata Nasir, berdialog denhan pihak yang tidak setuju dengan reorganisasi tersebut.
"Sementara berhenti dulu, supaya tidak gaduh. nanti akan kami ajak bicara detailnya apa sih yang diinginkan mereka," kata Nasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
