REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengkritisi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan anggaran untuk Musyawarah Guru dan Mata Pelajaran (MGMP) sebesar Rp860 miliar. Meskipun tujuan penggelontoran anggaran, untuk mengoptimalkan sistem zonasi guru.
"Anggaran untuk MGMP di setiap zona sebesar Rp860 miliar sangatlah tidak tepat," ujar Nizar di Jakarta, Kamis (22/11).
Menurutnya, belum ada kepentingannya untuk memberikan anggaran untuk MGMP. Anggaran tersebut kata Nizar, justru hanya akan membebani anggaran Kemendikbud. Apalagi, MGMP dinilai belum dapat memberikan manfaat atas kemajuan sistem pendidikan nasional.
"Sehingga kalau diberikan anggara khusus akan terkesan memanjakan mereka dan tidak akan sebanding dengan nilai manfaat yang diharapkan," kata Nizar.
Menurutnya, problem pokok system pendidikan di Indonesia sebenarnya terletak pada kualitas pengetahuan guru. Namun Musyawarah Guru dan Mata Pelajaran (MGMP) bukanlah jalan solusi signifikan menambah kompetensi guru.
Ia menilai, cara yang tepat meningkatkan kualitas guru yaitu dengan memberikan ruang peningkatan dengan cara pelatihan khusus terhadap guru pada mata pelajaran.
"Sehingga anggaran tersebut rentan dengan penyelewengan dan memenuhi pertanggung jawabnnya akan lahir kegiatan formalitas yang sama sekali tidak akan menyentuh persoalan yang substantif," ujar Politikus Partai Gerindra tersebut.
Ia melanjutkan, anggaran semestinya diperuntukan ke hal yang lebih penting untuk infrastruktur pendidikan. "Banyak infrastruktur pembelajaran yang belum merata dari daerah satu ke daerah lainnya," ungkapnya.
Fauziah Mursid
Ikuti Whatsapp Channel Republika
