REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun ini, pemerintah berencana merekrut 100 ribu guru baru yang terdiri dari guru honorer dan non-honorer. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano berharap, kuota 100 ribu guru baru tersebut bisa langsung ditugaskan di zona-zona 'kurus' atau kekurangan guru PNS.

"Jadi ya harapan kita MenpanRB bisa mengikuti kebutuhan di zonasi itu (kurus) biar sinkron juga. Itu harapan kami ya, Tapi kebijakan kembali ke MenpanRB mungkin mereka punya hitungan sendiri," ungkap Supriano saat dihubungi Republika, Selasa (5/9).

Saat ini Kemendikbud memang tengah membuat program zonasi yang terintegrasi. Mengacu pada draft awal program zonasi tersebut, Kemendikbud telah membagi 1.985 zona di seluruh Indonesia.

Namun begitu, Kemendikbud masih belum menjabarkan lebih lanjut zona atau daerah mana saja yang termasuk pada kategori zona 'kurus' maupun zona 'gemuk'. "Masih dalam pengkajian kan ya, nanti kepastiannya itu setelah ada pertemuan dengan Pemda pada bulan Oktober nanti," jelas Supriano.

Supriano juga mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam proses seleksi CPNS guru. Terlebih soal jalur khusus bagi guru honorer kategori dua (K2) yang masih belum mendapat sinyal persetujuan dari KemenpanRB. Namun dia menyampaikan, selama ini Kemendikbud telah turut memperjuangkan nasib guru honorer K2 tersebut.

"Yang jalur khusus K2 itu kami tidak bisa intervensi, karena untuk seleksi CPNS kan harus mengikuti aturan ASN dan ikut arahan KemenpanRB," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika