Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

Mendikbud Minta Optimalkan Pendidikan Karakakter

Sabtu 19 Mei 2018 01:07 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan sambutan pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (2/5).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan sambutan pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (2/5).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pendidikan karakter harus diintensifkan agar bisa hapuskan paham radikal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar pihak sekolah dan keluarga sejalan dalam mengoptimalkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) siswa. Pendidikan berkarakter, kata Muhadjir, mesti diintensifkan agar bisa menghapuskan segala bentuk paham radikal di sekolah.

"Secara konseptual PPK ini untuk menangkal penyimpangan praktek ajaran, baik yang bersumber dari sekolah atau luar sekolah. Terutama luar sekolah," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (17/5).

Dia mengatakan, pendidikan karakter seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 telah mengatur bagaimana cara membina hubungan antara pihak sekolah dengan keluarga. Misalnya, jelas dia, guru diinstruksikan untuk bertanggung jawab dan mengawasi semua siswa dari mulai datang hingga pulang sekolah.

Dalam waktu dekat, Muhadjir berencana akan mengevaluasi dan mendata sekolah yang belum menerapkan PPK. Selain itu dia juga akan mengevaluasi sekolah-sekolah yang selama ini masih menggelar upacara bendera selama dua minggu sekali, atau lagu kebangsaannya belum tiga stanza, yang mungkin tidak terprinsip dan lain-lain.

Karena itu, dia pun tidak sependapat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan bahwa kepala sekolah dan guru abai terhadap indikasi radikalisme di sekolah. "Kalau kasus di Surabaya, jangankan kepala sekolah, aparat keamanan saja tidak mampu. Artinya harus dipahami secara jujur. Saya tidak bisa janji 100 persen sekolah bisa diamankan. Oleh karena itu selalu ditingkatkan kewaspadaannya," kata Muhadjir.

Sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik sistem pendidikan dan sekolah di Indonesia yang tidak membangun kepekaan dalam menghadapi radikalisme. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, sistem pendidikan Indonesia tidak kritis dan tidak membangun ketajaman dalam berpikir.

Ia mencontohkan pelaku bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur,Dita Supriyanto (47 tahun) saat duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) sudah menunjukkan bibit radikalisme dengan tidak mau upacara, enggan hormat bendera. Namun, kata dia, sikap seperti itu dibiarkan pihak sekolah.

"Itu seharusnya tidak terjadi di sekolah. Andaikan ketika itu ada upaya inisiasi dari guru-gurunya melakukan pendekatan dan memperbaiki ideologi pelaku mungkin tidak akan terjadi bom ini," ujarnya saat konferensi pers dalam rangka menyikapi modus baru kejahatan terorisme, di Jakarta.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Festival Panen Kopi Gayo

Rabu , 21 Nov 2018, 20:55 WIB