REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengklaim pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) meningkatkan integritas. Kepala BSNP Bambang Suryadi mengatakan UNBK sangat efektif meningkatkan kejujuran siswa meskipun diakuinya prestasi mengalami penurunan.
"Di indeks integritas sudah terbukti," katanya saat konferensi perspersiapan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, di Jakarta, Selasa (13/3).
Ia menerangkan, UN tahun ini pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu UNBK dan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). Ia mengatakan, sebanyak 78 persen dari peserta didik ini siap mengikuti UNBK. Bahkan, kata dia, jumlah ini meningkat 166 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat ada 16 provinsi yang 100 persen melaksanakan UNBK SMA diantaranya Aceh, Banten, Bangka Belitung, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi Selatan.
Kemudian sebanyak 17 provinsi telah 100 persen melaksanakan UNBK SMK diantaranya Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Sementara provinsi yang 100 persen siap melaksanakan UNBK SMP seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta. Kemudian 22 persen atau 1.810.087 peserta didik yang melaksanakan UNKP.
"Per 9 Maret 2018, saat ini penggandaan naskah UNKP untuk SMA dan SMK sudah 100 persen. Jenjang SMP masih 19,12 persen," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengklaim, UNBK telah terbukti meningkatkan indeks integritas pelaksanaan UN. Namun, tantangan pendidikan Indonesia selanjutnya adalah meningkatkan prestasi dan capaian dalam UN.
"Untuk itu, perlu ada perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran," ujarnya.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Dadang Sudiyarto menambahkan, pemerintah bisa menekan anggaran ketika melaksanakan UNBK. Jika pelaksanaan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP) biasanya menyedot biayaRp 110 miliar namun dengan UNBK pemerintah hanya perlu mengeluarkan 78 persen anggaran.
"Jadi kami mengeluarkan anggaran Rp 35 miliar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
