REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) mendukung rencana pemerintah untuk membuka akses perguruan tinggi asing (PTA) ke Indonesia. Meski begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PTA yang nantinya akan beroperasi di Indonesia.
Ketua 1 IABIE Djarot S Suroso menyatakan, proses masuknya PTA harus bertahap dan mengikuti seluruh syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT). Jangan sampai operasional PTA hanya menekankan aspek bisnis atau komersial yang melakukan perluasan pasar ke Indonesia.
"Seperti halnya dalam akreditasi, bagaimana nantinya PTA itu harus tidak bisa lepas dari kontrol pemerintah," kata Djarot.
Selain itu, IABIE juga menekankan, pemerintah perlu memberdayakan dosen lokal untuk mengajar di PTA yang membuka akses di Indonesia. Maksimal, setengah dari kebutuhan dosen di PTA diisi oleh dosen lokal. Hal itu dinilai penting untuk menyerap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Indonesia.
"Kurikulum juga tidak kalah penting. Ya, bolehlah kurikulumnya mengacu pada perguruan tinggi asalnya. Tapi saya kira perlu juga tetap mempelajari tentang sifat Pancasilais, begitu," jelas dia.
Djarot mengungkapkan, polemik terkait beroperasinya PTA di Indonesia memang sebaiknya disertai solusi alternatif yang bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pilihan terbaik bagi anak-anaknya. Perlu pengkajian yang mendalam antara memasukkan siswa ke PTA dengan biaya yang lebih mahal daripada PTS yang sudah eksis. Ataukah justru kuliah di luar negeri dengan biaya yang relatif sama dengan kalau mereka masuk PTA di dalam negeri.
"Karena di luar negeri itu, seperti di Qatar, Arab Saudi, Jerman dan beberapa negara lain biaya kuliah untuk mahasiswa asing digratiskan. Jadi kita ke sana hanya mengeluarkan uang hidup saja. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga, jangan sampai biayanya sama saja PTA itu dengan biaya hidup di luar," kata dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
