Jumat 10 Nov 2017 23:47 WIB

'Siswa Asuh Sebaya' Tekan Angka Putus Sekolah Banyuwangi

Pelajar
Foto: Republika/Yasin Habibi
Pelajar

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI - Tingginya angka putus sekolah di Indonesia disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan adalah diskriminasi terhadap kelompok difabel, atau siswa berkebutuhan khusus.

Langkah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) dinilai cukup ampuh menekan angka putus sekolah. Program tersebut juga diklaim =mendorong pendirian 210 sekolah inklusi, yaitu sekolah umum yang menerima siswa difabel tanpa membeda-bedakan kondisi fisik.

"Banyak yang bisa dicontoh pemerintah daerah," ujar Patriot Muslim, Koordinator Perkumpulan Warga Muda Banyuwangi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/11).

Ditambahkan dia, inovasi program pendidikan yang digagas Bupati Banyuwangi harus dicontoh kepala daerah lain. "Termasuk DKI," ungkap Patriot.

Bupati Anas, lanjut dia, juga terus berupaya dengan Program beasiswa Banyuwangi Cerdasnya dan itu terus ditingkatkan untuk membiayai anak-anak muda Banyuwangi berkuliah di berbagai perguruan tinggi. 

"Yang jelas inovasi Program SAS di Banyuwangi adalah pengejawantahan azas gotong royong yang menjadi karakter Bangsa Indonesia. Dan Program Sekolah Inklusi adalah upaya mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh masyarakat Banyuwangi," pungkas Patriot Muslim.

Diketahui, Program SAS, salah satu ide Bupati Anas sebagai upaya pemerintah daerah mendorong empati dan solidaritas di kalangan pelajar. Dalam program ini pelajar dari keluarga mampu memberi dana sukarela kepada teman sebayanya dari keluarga kurang mampu. Pengelolaannya dilakukan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2011, saat ini SAS berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 12,8 miliar dengan menjangkau lebih dari 20 ribu siswa. Tidak semua masalah pendidikan mampu ditangani pemerintah daerah. Program SAS jadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tangan pemerintah dalam membiayai pendidikan masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement