REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) akan memfokuskan diri pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan keorangtuaan. Di Asia Tenggara persoalan PAUD dipandang sebelah mata, termasuk Indonesia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan memulai dengan mendirikan Pusat Wilayah SEAMEO PAUD dan Pendidikan Keorangtuaan (CECCEP) di Lembang, Jawa Barat. Pusat wilayah SEAMEO PAUD untuk membawa kebijakan, aturan dan program ke negara kawasan di Asia Tenggara.
Selama ini pemerintah Indonesia masih mengesampingkan perhatian pada PAUD, khususnya dari biaya dan perhatian. Pemerintah, ia melanjutkan, fokus pada jenjang pendidikan formal, mulai sekolah dasar sampai menengah. Ia berharap rumusan dan program CECCEP dapat meningkatkan PAUD di kawasan Asia Tenggara.
Muhadjir yang juga menjabat sebagai Presiden Dewan SEAMEO itu mengatakan, tahun depan pemerintah Indonesia mulai membagi fokus pada PAUD dan pendidikan keorangtuaan, khususnya terkait anggran.
"Saat ini pemerintah hanya mengalokasikan Rp 2 triliun dari Rp 39 triliun anggaran pendidikan Kemendikbud. Pun anggaran sebesar Rp 2 triliun terbagi di 34 provinsi untuk operasional PAUD," katanya, Selasa (25/7).
Direktur Sekretariat Dewan SEAMEO Gatot Hari Priowiwirjanto mengatakan, usulan mendirikan CECCEP mendapat dukungan dari 10 menteri pendidikan di Asia Tenggara. Pun Dewan SEAMEO menyetujui untuk PAUD dan pendidikan keorangtuaan.
"Kita belum ada center untuk itu di Asia Tenggara. Ini didukung semua negara," jelasnya.
Gatot menjelaskan, CECCEP akan menyiapkan jaringan di negara Asia Tenggara yang berhubungan dengan PAUD, khususnya tentang stadarisasi, pelatihan guru PAUD. Serta, bagaimana mengembangkan PAUD agar sinergi dengan kebutuhan masing-masing negara.
"Masing-masing daerah kita sinergikan. Kekuatan guru, sistem lembaga pendidikan, lakukan di dalam CECCEP," ujar Gatot.
Menteri Pendidikan Thailand Teerakiat Jareonsettasin mengatakan ada tujuh program prioritas yang disepakati 11 menteri pendidikan di Asia Tenggara, yakni, pertama, mencapai pendidikan universal bagi anak usia dini. Kedua, mengatasi hambatan pendidikan inklusi. Ketiga, ketahanan dalam menghadapi keadaan darurat.
Kelima, mempromosikan pedidikan keahlian dan kejuruan, serta pelatihan. Kelima, revitalisasi pendidikan guru. Keenam, harmonisasi pendidikan tinggi dan penelitian. Ketujuh, adopsi kurikulum abad ke-21.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
