REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan pengarahan penguatan pendidikan karakter (PPK) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada empat program prioritas yang harus dikerjakan Kemendikbud sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Keempatnya yakni percepatan distribusi kartu indonesia pintar (KIP), revitalisasi pendidikan vokasi, implementasi PPK, dan peninjauan kembali penerapan ujian nasional (UN). "Diantara keempat itu, yang tiga pertama sudah kita mulai," ujar Muhadjir di Gedung Al Ihsan, Mataram, NTB, Senin (10/7).
Muhadjir mengatakan serapan KIP tahun ini sudah mencapai lebih dari 85 persen. Revitalisasi pendidikan vokasi juga sudah mulai dijalankan. Hal tersebut bertujuan sebagai antisipasi pemerintah dalam menyiapkan tenaga terampil menghadapi bonus demografi. Terkait peninjauan UN, menurut dia, sudah berjalan baik dengan adanya penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Lewat skema ini, tingkat kejujuran bisa ditingkatkan dan mengurangi kecurangan.
Dia menyebut persentase penyelenggaraan UNBK untuk tingkat SMP/MTS tahun ini mencapai 40 persen dan untuk SMA/MA 80 persen. Tahun ini, Muhadjir menargetkan peningkatan menjadi 80 persen untuk SMP/MTS dan 90 persen untuk SMA/MA.
"Tinggal satu yang belum bisa yaitu implementasi PPK," kata dia.
Di dalam Nawacita, PPK harus diselenggarakan sebesar 70 persen, sementara yang 30 persen lainnya adalah transfer pengetahuan. Kemendikbud sendiri telah menguji coba implementasi PPK sejak tahun lalu dengan menyasar 1.500 sekolah di 11 kabupaten/kota sebagai sebagai proyek percontohan.
Muhadjir berharap, jumlah sekolah yang menerapkan implementasi PPK bisa terus meningkat setiap tahunnya. Implementasi PPK memerlukan upaya maksimal karena banyak yang perlu dibenahi. Misalnya saja untuk sektor guru. Di mana beban kerja guru diatur dengan 24 jam minimum tatap muka di depan kelas per pekan dan maksimal 40 jam. Dalam praktiknya sejak 2008, hal tersebut bermasalah karena banyak yang tidak bisa memenuhi, terutama mata pelajaran seperti agama, Pancasila, bahasa asing, dan antropologi. "Berdasarkan data, ada 28 ribu yang tidak mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi itu," ujarnya.
Para guru pun berusaha mencari tambahan dengan mengajar di sekolah lain. Akibatnya, banyak sekolah yang tidak ditunggui guru. "Guru datang dan pergi, kondisi seperti ini pasti tidak mungkin menyelenggarakan PPK karena syarat kan guru dampingi murid-muridnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
