Senin 05 Jun 2017 12:58 WIB

Perguruan Tinggi Krisis Dosen

Rep: umi nur fadhilah/ Red: Esthi Maharani
Dosen/ilustrasi
Dosen/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyebut Indonesia mengalami krisis dosen. Dirjen Sumber Daya Iptek Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti menjelaskan, dosen merupakan komponen civitas academica atau keluarga besar kampus yang sangat penting. Perguruan tinggi menjadi bagus atau tidak bagus, tergantung dengan kualitas dosen yang mengajar.

"Kalau lihat posisi atau deskripsi dosen, kurang menggembirakan karena baru ada 5.389 profesor," kata dia dalam Peluncuran Beasiswa Ristekdikti di Kemristekdikti, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Padahal jumlah profesor yang ada saat ini sudah merupakan hasil terobosan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat urusan birokrasi-administrasi. Indonesia seharusnya memiliki 22 ribu profesor untuk mengajar di perguruan tinggi. Jumlah itu, setara dengan jumlah program studi yang ada, yakni sekitar 23 ribu.

Sementara itu, Ghufron menyebut, tercatat jumlah dosen lulusan S1 sebanyak 34.933 orang. Seharusnya, dosen-dosen yang mengajar S1, D3 dan D4, minimal menempuh jenjang pendidikan S2. Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian, untuk jenjang S3, tercatat ada 25.394 dosen, seharusnya ada 30 ribu. Bahkan, dosen yang belum memiliki jenjang berjumlah lebih dari 40 ribu.

Ghufron menyebut, berdasarkan data sebanyak 1.200-2.000 dosen akan pensiun setiap tahun. Sehingga, apabila menghitung hingga enam tahun mendatang, setidaknya ada 9.000an dosen pensiun. Sementara formasi tidak pernah ada dalam waktu tiga tahun belakangan.

Pun di perguruan tinggi swasta, Ghufron megatakan, banyak perguruan tinggi yang menjadi binaan karena rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal. Permasalahan itu teratasi dengan terobosan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Ghufron mengatakan, Kemristekdikti berkomitmen meningkatkan jumlah tenaga pendidik atau dosen, dan ilmuan melalui sejumlah skema beasiswa pascasarjana (S2 dan S3). Kemristekdikti meluncurkan tiga program beasiswa, yakni Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

Beasiswa BPP-DN disediakan bagi dosen tetap yang bertugas pada perguruan tinggi di bawah binaan Kemristekdikti. Pemerintah menyediakan 1.000 kuota untuk BPP-DN. Beasiswa ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki NIDN dan NIDK untuk melanjutkan jenjang S3 selama tiga tahun. Pendaftaran mulai dibuka pada 5 hingga 30 Juni 2017.

Beasiswa Afirmasi diperuntukkan bagi dosen tetap Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang telah memiliki NIDN atau NUPN dan dosen yang memiliki NIDN di lingkungan Kemristekdikti. Beasiswa ini untuk jenjang S2 dengan durasi selama empat semester atau dua tahun. Pemerintah menyediakan 150 kuota yang dibuka mulai 5 hingga 30 Juni 2017.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa dosen ke luar negeri, yakni melalui skema Dikti Funded Fulbright ke Amerika Serikat (AS) untuk 50 penerima, OeAD Austria untuk 10 penerima, dan Newton Fund Inggris untuk delapan penerima.

Beasiswa PMDSU adalah program percepatan pendidikan yang diberikan pada lulusan sarjana yang memenuhi kualifikasi menjadi seorang doktor. Beasiswa ini memiliki durasi selama empat tahun yang dibimbing promotor handal Tanah Air. Peserta PMDSU dituntut menghasilkan minimal dua publikasi hasil riset di jurnal internasional. Pemerintah menyediakan 250 kuota yang dibuka mulai 5 hingga 30 Juni 2017.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement