REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui tak mudah mendorong anak wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Pemerintah butuh bantuan semua pihak untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

"Capai target itu tak mudah. Kita komitmen raih target itu. Pemerintah sadari pendidikan isu luas. Pemerintah tak mampu kerja sendiri," kata Direktur Jenderal Paud dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) Kemendikbud, Haris Iskandar dalam konferensi Belajar untuk Semua: Prinsip Bersama untuk Pemerataan Sistem Pendidikan Dasar yang Kuat bersama Bank Dunia di Jakarta, Selasa (21/3).

Dihadapan pakar global bidang pendidikan, Haris menjelaskan pemerintah Indonesia memiliki program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak. Namun, untuk mewujudkannya, pemerintah butuh campur tangan komunitas lokal di amsing-masing daerah.

Khususnya dalam memfasilitasi pendidikan swasta. Menurutnya, mengelola sumber daya manusia (SDM) yang terbatas merupakan kunci mendapatkan kepercayaan publik. "Pendidikan investasi jangka panjang, kadang butuh waktu cepat, lama untuk membuahkan hasil," jelasnya.

Haris menyebut tujuan konferensi global pendidikan untuk menemukan solusi alternatif menjawab permasalahan pendidikan di setiap daerah. Sebab, setiap negara berkomitmen mengawal anak-anaknya mengenyam dan mengakses pendidikan dengan mudah dan berkualitas.

"Pendidikan faktor penting dalam sosial politik yang sudah dipahami semua orang. Indonesia menempatkan agenda penting sebagai negara yang punya polpulasi banyak," jelas Haris.