REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Timur Okto Ouwpoli mengharapkan semua pihak yang bertikai dalam kisruh di tubuh Universitas PGRI NTT agar mengesampingkan egoisme sempit dan kepentingan golongan dalam mengakhiri konflik tersebut.
"Saya berharap pihak yayasan dan universitas duduk bersama menyelesaikan konflik tersebut dihadapan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi," katanya kepada pers di Kupang, Rabu (26/11).
Ia menegaskan, "kita harus melihat kepentingan umum yang lebih besar, terutama para mahasiswa yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan swasta ini".
"Mereka (mahasiswa) seperti kehilangan keseimbangan. Mereka tidak tahu harus melangkah ke mana? Ada yang memilih melanjutkan studi di perguruan tinggi lain, ada pula memilih tetap bertahan dan melamar di universitas yang sama versi yayasan," ujarnya.
Kisruh di tubuh Universitas PGRI itu akibat pecah kongsi antara pimpinan Yayasan PGRI dengan pihak rektorat pimpinan Samuel Haning.
Dia juga meminta peran pemerintah daerah untuk memidiasi para pihak yang bertikai agar bisa duduk bersama-sama dengan Menkum HAM dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengakhiri masalah tersebut.
Ketua PGRI Kota Kupang Filmon Lulu Poy juga berharap semua pihak dapat mengesampingkan egonya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah di tubuh Universitas PGRI NTT.
"Mari duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus ingat pendidikan dibangun dengan cara gotong royong dimana semua pihak ikut berpartisipasi. Mulai dari orang tua, lembaga pendidikkan sampai pemerintah. Oleh karena itu, mari bersama-sama membuang segala ego pribadi kita dan utamakan kepentingan orang banyak," ujarnya.
Ketika disinggung terkait harapan ke depan untuk para guru, baik Okto maupun Filmon mengharapkan para guru NTT untuk terus meningkatkan kualitas anak didiknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
