REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprioritaskan tenaga guru yang mengajar di wilayah pedalaman, perbatasan, pulau terluar, dan daerah terpencil untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. "Jadi guru, melalui kepala daerah akan diproses bagi mereka yang mengajar di daerah terpencil, pedalaman, pulau terdepan akan menjadi prioritas untuk diangkat jadi pegawai pemerintah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Jumat (29/5).

Kendati menjadi prioritas, Yuddy mengatakan tidak ada pengangkatan ototmatis, mereka tetap harus melalui proses seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dianggap paling tepat dan objektif. Meskipun ditengah kebijakan penundaan atau 'moratorium' penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan pendekatan 'negative zero to growth' yang artinya tidak ada penambahan pegawai pemerintah melampaui jumlah yang pensiun, Yuddy mengatakan presiden menginstruksikan ada pengecualian.

"Meski kebijakan moratorium, itu ada kecuali yaitu profesi guru, bidang medis dan penegak hukum, namun juga akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing kabupaten dan kota," ucapnya.

Yuddy juga menjelaskan latar belakang dijalankannya kebijkakan moratorium adalah keterbataaan anggaran negara yang mencapai 41 persen hanya untuk pegawai yang juga memerlukan biaya moda dan belanja barang, sehingga totalnya semua diatas 80 persen. "Sedangkan kegiatan lainnya untuk pembangunan, pendidikan dan program lainnya hanya 20 persen. Karenanya pemerintah harus hemat, tidak boleh terus tambah pegawai tanpa kendali, harus ada desainnya sehingga kedepannya betul-betul kita memiliki ASN yang baik sesuai kebutuhan," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika