REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pengelolaan pendidikan sepantasnya tidak melulu sentralistik agar tak merugikan masyarakat di daerah.
‘’Sudah jelas pola sentralistik itu bukan tanpa resiko,’’ ujar anggota DPD RI terpilih 2014-2019 AM Iqbal Parewangi, Rabu (24/9).
Ia pun berjanji memperjuangkan paradigma yang disebutnya negara kesatuan berbasis daerah. Sebagai negara kesatuan, anggota DPD asal Sulawesi Selatan ini mengatakan, tentu ada hal terkait pendidikan yang perlu terpusat. Namun harus juga dibarengi kewenangan secara proporsional yang diberikan kepada otoritas pendidikan di daerah sebagai basis.
Pengadaan buku Kurikulum 2013 dan penentuan kelulusan berbasis Ujian Nasional (UN) merupakan contoh kasus yang mengindikasikan masih terlalu kuatnya pola sentralistik dalam manajemen pendidikan nasional.
Iqbal telah mengunjungi sejumlah sekolah. Di Makassar, ia bertemu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan beberapa guru. Di antaranya SMAN 21, MAN 2 Model, dan SMK Telkom Shandy Putra Makassar. Setelah dari Makassar, ia pun mengunjungi dua sekolah unggulan di Tangerang, Banten.
Dari kunjungan tersebut, ia mendapatkan sejumlah informasi terkait keterlambatan distribusi buku teks berbasis Kurikulum 2013. Menurutnya, pihak sekolah menyampaikan jika hingga pekan ketiga September atau menjelang mid semester, siswa SMA/MA/SMK belum menerima buku teks Kurikulum 2013 untuk sembilan mata pelajaran wajib.
Hingga pekan ketiga September, Iqbal menemukan fakta, baru CD berisi softcopy buku Kurikulum 2013 yang sudah diterima sekolah. Menurutnya, pengadaan dan distribusi buku Kurikulum 2013 memang bersifat sentralistik.
“Karena itu tanggung jawab keterlambatan buku tersebut banyak ditimpakan ke Kemendikbud sebagai penanggungjawab pelaksana pendidikan di tingkat pusat,” tegas Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
