Senin, 10 Zulqaidah 1439 / 23 Juli 2018

Senin, 10 Zulqaidah 1439 / 23 Juli 2018

'Agar UN Dihentikan, Menterinya Diberhentikan Dahulu'

Rabu 17 April 2013 13:00 WIB

Rep: Dyah Ratna Meta Novi/ Red: Djibril Muhammad

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay

Foto: Republika/Amin Madani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Ujian Nasional (UN) dinilai tidak berdampak bagi peningkatan kualitas peserta didik. Faktanya, UN justru menimbulkan ketidakjujuran di kalangan lembaga-lembaga pendidikan dan juga para peserta didik.

Takut siswanya tidak lulus UN, kata Saleh, banyak sekolah yang bermain curang dengan memberikan jawaban kepada para siswanya. "Kalau ada 20 siswa yang tidak lulus, citra sekolah menjadi turun," katanya, Rabu, (17/4).

Agar citra tetap bisa dipertahankan, terang Saleh, pihak sekolah seringkali mencari jalan pintas. Banyak kasus di mana para siswa telah dibekali jawaban satu hari sebelum UN dilaksanakan.

Pelaksanaan UN, kata Saleh, juga dinilai menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Ironisnya, anggaran besar itu harus dikeluarkan secara reguler setiap tahun. Padahal, jika evaluasi akhir siswa dipercayakan kepada pihak sekolah, banyak program lain yang bisa dilaksanakan dengan mempergunakan anggaran UN.

 

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, ujar Saleh, UN dinyatakan bukan instrumen evaluasi pendidikan yang baik. Kemendiknas diminta untuk segera menghentikan program mubazir tersebut. Agar UN dapat

dihentikan, menterinya perlu diberhentikan terlebih dahulu.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES