Monday, 12 Jumadil Akhir 1442 / 25 January 2021

Monday, 12 Jumadil Akhir 1442 / 25 January 2021

Akademisi Yogyakarta Dorong Dunia Aktif Selidiki Uighur

Kamis 27 Dec 2018 16:44 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq

Anak muslim Uighur

Anak muslim Uighur

Foto: EPA/Diego Azubel
Pernyataan bersama dikeluarkan sejumlah rektor perguruan tinggi Islam di Yogya.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Apa yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, Cina, masih belum memiliki kejelasan. Karenanya, kalangan akademisi Yogyakarta mendorong organisasi-organisasi Indonesia maupun dunia aktif melakukan penyelidikan.

Hal itu dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan sejumlah rektor perguruan tinggi Islam di Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan pula kepada perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta.

Pernyataan yang terdiri dari lima poin itu mendorong dibukanya akses organisasi independen internasional melakukan penyelidikan. Terdapat lima rektor merancang dan membubuhkan tanda tangannya.

Antara lain dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Alma Ata (UAA), Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Rektor UII, Fathul Wahid mengatakan, selain kepada perwakilan PBB, dorongan itu diberikan kepada Menteri Luar Negeri RI. Ini dilakukan sekaligus untuk menambah suntikan semangat kepada masyarakat Indonesia.

"Kita masing-masing sudah pula melakukan penggalangan dana dan telah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan kepada para pengungsi Uighur," kata Fathul, di Yayasan Badan Wakaf (YBW) UII.

Rektor Unisa, Warsiti menuturkan, pernyataan ini menjadi elemen tambahan atas sikap organisasi-organisasi kemasyarakat Indonesia. Terlebih, kondisi saat ini dirasa cukup serupa dengan apa yang terjadi kepada etnis Rohingya.

Warsiti menyayangkan, hingga kini belum ada kejelasan atas apa yang terjadi. Ia berharap, pemerintah Cina mau memberikan akses masuk kepada lembaga dunia, baik menyampaikan bantuan maupun melakukan penyelidikan.

"Kita ingin memperkuat desakan itu, minimal lembaga dunia dapat diberikan akses masuk," ujar Warsiti.

Rektor UAA, Hamam Hadi membenarkan, masing-masing perguruan tinggi telah miliki jaringan dengan perguruan-perguruan tinggi di Cina. Tapi, untuk konteks ini, ia merasa masing-masing menghargai persoalan kemanusiaan.

Selama ini, ia mengungkapkan, komunikasi yang terjadi masih sebatas kerja sama dunia pendidikan tinggi. Namun, Hamam menekankan agar semua pihak tidak terlalu dini mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi di sana.

"Pesan ini turut dimaksudkan agar tidak mengganggu kerja sama yang ada selama ini," kata Hamam.

Adapun Rektor UMY, Gunawan Budiyanto menambahkan, sejauh ini komunikasi yang dilakukan dengan perguruan-perguruan tinggi Cina masih seputar akademik. Ia belum pula melihat peluang perguruan tinggi bisa mengangkat persoalan ini.

Untuk itu, ia menegaskan, penyataan bersama perguruan tinggi Islam yang ada di Yogyakarta ini turut menyampaikan pesan moral tersebut. Yaitu, menegaskan Islam tidak memberikan tempat adanya tirani terjadi di dunia.

"Baik tirani mayoritas maupun tirani minoritas, ini menjadi pesan moral kepada dunia luas," ujar Gunawan.

Lima pernyataan bersama perguruan tinggi Islam di DI Yogyakarta tersebut, yakni, pertama, mendesak organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), khususnya Dewan Hak Asasi Manusia, untuk menggunakan mekanisme prosedur khusus dengan menunjuk ahli independen melakukan penelitian dan investigasi.

Itu dirasa harus dilakukan demi mengumpulkan semua informasi terkait dugaan diskriminasi dan kekerasan sistematik yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.

Kedua, mendesak Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial melanjutkan rekomendasinya dengan tindakan efektif berupa upaya peringatan dini dan respon darurat dengan mengirimkan Tim Ad Hoc untuk melakukan penelitian dan invesigasi. Utamanya, terkait dugaan diskriminasi dan kekerasan sistematik yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.

Ketiga, mendorong pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri untuk mengirim nota klarifikasi atas berbagai laporan yang berkembang terkait dugaan terjadinya diskriminasi terhadap etnis Uighur. Sekaligus, mengirimkan pesan perhatian publik Indonesia terkait situasi etnis Uighur.

Selanjutnya, keempat, engajak semua masyarakat Indonesia secara bersama-sama menunjukkan solidaritas dengan mengumpulkan sumber daya dalam bentuk apapun untuk membantu meringankan beban etnis Uighur, terutama yang berada di pengungsian.

Dan kelima, mengajak semua masyarakat Indonesia untuk merespon masalah ini dengan kritis, dengan tetap mengedepankan semangat penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA