REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya membantah telah memecat dosen yang diduga terlibat menebar radikalisme. Hal ini dinyatakan ITS mengingatMenristekdikti Mohamad Nasir sempat menyatakan adanya dosen dan dekan di ITS yang dipecat karena diduga terlibat dengan gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).
Mengenai informasi tersebut, Rektor ITS Profesor Joni Hermana, menjelaskan, sebenarnya pihak ITS saat ini masih melakukan proses penyelidikan untuk membuktikan keterlibatan para dosen tersebut. Namun, pihaknya membantah bila telah memecat ketiga dosen yang diberitakan tersebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Benar ada dugaan atas kasus tersebut dan kami sedang melakukan penyelidikan kepada mereka, namun dua dosen dan satu dekan tersebut statusnya tidak dipecat dari status PNS. Hanya kami berhentikan sementara dari jabatan strukturalnya, yang berkaitan juga masih mengajar di ITS, kata Joni, Selasa (15/5).
Joni meyakini adanya salah komunikasi atau salah kutip dari media terkait atas apa yang dinyatakan oleh Menristekdikti tersebut. "Saya sudah komunikasikan dengan Pak Menteri (Menristekdikti), karena memecat seseorang dari status PNS-nya itu tidak mudah. Kita harus memeriksa pelanggaran tersebut, mengacu pada pelanggaran apa, itu harus detail," kata Joni.
Menurut Joni, ITS saat ini juga sudah membentuk tim Bina Khusus untuk mengkaji lebih dalam terhadap dosen dan dekan ITS yang terlibat dengan HTI. Tim Bina Khusus ini terdiri dari wakil rektor, biro hukum, para wakil dekan dan beberapa ahli lainnya. Mereka akan menyelidiki kasus ini dan kelak memberikan arahan kepada rektorat untuk menyikapi hal tersebut.
Joni juga menegaskan, terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ITS tidak mau diklaim sebagai kampus radikal. "Atas kejadian akhir-akhir ini juga, kami tidak mau menjadikan para mahasiswa takut untuk mempelajari agama mereka sendiri, " katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
