REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menginstruksikan pada rektor di seluruh Indonesia untuk melarang gerakan yang bertentangan dengan Pancasila di lingkungan kampus.
"Tidak boleh ada gerakan atau organisasi yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus," kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Kemristekdikti, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).
Ia meyakini, gerakan dan ideologi itu dapat mengikis rasa cinta Tanah Air, memunculkan radikalisme, dan intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, ia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan formulasi untuk mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, paham radikal, dan intoleransi di kampus melalui program general education.
Program tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa). Program itu berupaya menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme. "Kebinekaan harus kita jaga dan kembangkan lebih baik," ujar Nasir. Ia meminta para rektor memetakan dan mengidentifikasi simpul-simpul gerakan di kampus yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan intoleransi di masing-masing perguruan tinggi.
Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto mengingatkan, perguruan tinggi harus ikut mengwaspadai irisan antara gerakan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dengan gerakan terorisme yang marak di Timur Tengah. Saat ini, ia menuturkan, terjadi perubahan pola gerakan radikalisme dan terorisme yang awalnya konvergen menjadi divergen. Hal itu diindikasikan dengan kembalinya partisan terorisme dan radikalisme ISIS ke negara asal, termasuk Indonesia.
"Posisi perguruan tinggi sangat strategis. Jangan sampai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke kampus," ujar Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
