Senin 17 Jul 2017 18:53 WIB

UGM Suarakan Perang Terhadap Korupsi

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Qommarria Rostanti
Puluhan Anggota Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat, alumni dan praktisi hukum di Yogyakarta membentangkan poster kecaman terkait insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedansetelah solat subuh di Kantor Pukat UGM, Bulaksumur, E 12, Sleman, Yogyakarta, Selasa (11/4).
Foto: Republika/Nico Kurnia jati
Puluhan Anggota Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat, alumni dan praktisi hukum di Yogyakarta membentangkan poster kecaman terkait insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedansetelah solat subuh di Kantor Pukat UGM, Bulaksumur, E 12, Sleman, Yogyakarta, Selasa (11/4).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Gajah Mada (UGM) meluncurkan gerakan UGM Berintegritas. Gerakan ini merupakan sikap tegas penolakan UGM terhadap tindak pidana korupsi.

Peluncuran gerakan tersebut dihadiri Rektor UGM Panut Mulyono langsung yang didampingi ratusan civitas UGM. Dia mengatakan UGM senantiasa mendukung usaha-usaha antikorupsi. "Tidak cuma wacana, UGM selalu mendidik mahasiswanya untuk mempunyai etika mulia agar antikorupsi," ujarnya, Senin (17/7). Dia berharap integritas memerangi korupsi dapat ditingkatkan oleh masing-masing institusi.

Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto, mengatakan akademisi dari berbagai keilmuwan di 18 fakultas siap berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan, penilaian dan evaluasi peraturan, kebijakan atau program pemerintah. Segenap civitas kampus, kata dia, menyadari bahwa gerakan UGM Berintegritas harus terus diperjuangkan.

Sigit menyebut, gerakan moral tersebut merupakan wujud keberpihakan UGM untuk menegakkan nilai-nilai integritas yang saat ini sedang dikoyak-koyak. Tujuannya, tidak lain meminimalisasi beban atau biaya sosial akibat korupsi yang harus ditanggung rakyat Indonesia.

"Baik untuk generasi saat ini dan generasi anak cucu mendatang yang mediumnya didasarkan ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Sigit.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement