REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pendidikan karakter untuk perbaikan bangsa ini jangan hanya sekadar jargon, kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid.

"Revolusi mental yang dikemukakan presiden terpilih Joko Widodo, yang sarat dengan pendidikan karakter, hendaknya tidak terjebak sekadar slogan seperti yang selama ini terjadi," katanya di Mojokerto, Jawa Timur.

Dalam orasi ilmiah Gelar Budaya dalam rangka Dies Natalis Ke-15 Universitas Islam Majapahit (Unim), ia mengatakan hal itu harus betul-betul terkonsep dan terpola dengan jelas. "Dengan demikian, proses pendidikan karakter secara substantif terjadi dan terderivasi pada perilaku anak bangsa, yang dididik sejak PAUD hingga perguruan tinggi tentang karakter tersebut," katanya.

Ia mengatakan proses pendidikan karakter juga dilakukan oleh pendidik yang benar-benar mencontohkan ajarannya dalam perilaku keseharian. Jadi, tidak bisa mengajarkan nilai-nilai disiplin kalau guru atau dosennya tidak menghargai waktu, mengajar dengan waktu yang "ngaret", hadir dalam pertemuan atau rapat selalu terlambat.

Selain itu juga tidak mungkin mengajarkan karakter toleransi kalau pendidiknya tidak menghargai dan menerima adanya perbedaan pendapat, mau menang sendiri, sukuisme, dan egoistis.

Oleh karena itu, kata dia, perlu peninjauan materi dan proses pendidikan karakter yang ada sekarang. "Penguatan pendidikan karakter seyogianya dapat menjadi 'kontrak politik' antara Joko Widodo selaku presiden baru nanti dengan menteri yang menangani pendidikan-kebudayaan dan agama," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika