REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktorat Pajak bersama dan Forum Dosen Paja Surabaya mengusulkan agar pajak masuk dalam kurikulum perguruan tinggi.
Wacana itu muncul saat berlangsung Lecturer Gathering yang digelar Ditjen Pajak dan diikuti kalangan dosen. Kegiatan dimaksudkan untuk menggugah kalangan akademisi tentang pentingnya pendidikan perpajakan sejak dini sampai dengan tingkat perguruan tinggi.
“Tanggung jawab penghimpunan dana dari masyarakat melalui pembayaran pajak bukan hanya tanggung jawab Ditjen Pajak, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat termasuk kami para dosen yang mengajarkan mata kuliah Perpajakan di perguruan tinggi, ” kata
Nubertus Purnomo ketua Forum Dosen Pajak Surabaya
Rencananya Ditjen Pajak dan Forum Dosen Pajak Surabaya untuk secara nasional mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), agar materi perpajakan masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi, didukung sepenuhnya oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kemendikbud.
“Memasukkan materi perpajakan ke dalam mata pelajaran yang wajib diajarkan di perguruan tinggi, itu bisa saja dilakukan. Walaupun ada kondisi dimana masing-masing perguruan tinggi memiliki otonomi atau kemandirian dalam menetukan kurikulumnya,'' kata Ridwan Roy Tutupoho, Kepala sub Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Kemendikbud.
Hal ini bisa dilakukan dengan meng-inklusi materi perpajakan dalam mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. ''Intinya kami (Kemendikbud) mendukung upaya tersebut” kata Ridwan Roy Tutupoho.
Kegiatan "Lecturer Gathering" berisi field trip para dosen mata kuliah perpajakan ke kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak di Surabaya dengan tujuan untuk memberikan pengenalan tentang proses bisnis Ditjen Pajak. Kegiatan ini dilanjutkan dengan seminar nasional perpajakan dan diakhiri dengan focus group discussion dengan mengundang narasumber dari Ditjen Dikti, Kemendikbud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
