REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berdasarkan survey Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), beberapa guru mengeluh tunjangan profesi sebagai guru bersertifikasi sering kali dipotong oknum yang tak bertanggung jawab. Hasil survey itu juga menyebutkan oknum dari dinas pendidikan kabupaten atau kota yang paling sering memotong tunjangan para guru.
"Ada sekitar 14 persen guru yang mengaku tunjangannya dipotong," ungkap Sulistiyo, Ahad (20/2). Survey PGRI ini dilakukan untuk melihat dampak sertifikasi kepada kinerja guru di Indonesia. Survey ini sendiri diikuti 840 guru dari 84 kabupaten/kota dan dari 21 provinsi yang telah lolos sertifikasi.
Guru yang disurvey tentu guru yang telah lolos sertifikasi mulai tingkat TK hingga SMA dan sederajatnya. Dari 840 guru, 15 persen diantaranya ialah guru swasta. Berdasarkan hasil survey ini, menurut Sulistyo penerapan sertifikasi yang telah dimulai pada 2006 justru memberi dampak positif bagi guru.
Lebih dari setengah guru yang disurvey mengaku menjadi lebih semangat mengajar untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai tenaga pendidik. "Kami berharap pemerintah tidak mudah menuding kinerja guru-guru bersertifikasi tidak meningkat meski sudah menerima tunjangan," paparnya.
Kemudian bersandar pada hasil survey dan persoalan tunjangan, Sulistyo menyatakan proses pencairan tunjangan profesi pendidik sering kali telat. Ia mencontohkan sekitar 97 persen guru yang berhak menerima TPP satu kali gaji pokok, menyatakan tidak pernah mendapatkannya tepat waktu. "Persoalan ini tidak pernah selesai," ucap Sulistiyo.
Berdasarkan data, keterlambatan ini sering kali terjadi di kabupaten yang jauh dari pantauan dinas pendidikan ibu kota provinsi. Masalah lain yang muncul ialah pengucuran tunjangan yang tak menentu. "Kadang ada guru yang menerima tiga bulan sekali, atau enam bulan sekali atau bahkan ada yang menerima setahun sekali," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
