REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI--Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Henri Masyhur mengatakan persiapan menyelenggarakan ujian nasional (UN) tidak cukup dengan menyiapkan tim pengawas. "Pemerintah daerah harus memberikan instruksi tegas kepada seluruh intansi yang terlibat dalam pelaksanaan ujian nasional untuk tidak melakukan kecurangan," katanya di Jambi, Rabu (19/1).
Menurut dia, selama ini banyak oknum guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan, bahkan dari oknum Dinas Pendidikan yang terlibat melakukan kecurangan pada pelaksanaan UN demi mendongkrak nilai para pelajar. "Saya tahu betul itu, mereka malu jika anaknya didiknya tidak lulus. Seharusnya, yang benar itu mereka harus transparan dan objektif dalam pelaksanaan UN, jangan dibantu-bantu. Biarkan hasil murni yang mereka kerjakan menjadi hasil ujian mereka," katanya menegaskan.
Kondisi inilah yang bisa dijadikan tolak ukur kemampuan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar sehingga semua guru bisa berkaca bagaimana mereka memberika pengajaran dan pendidikan. Ia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang memberikan kunci jawaban pada saat ujian, jangan lagi yang salah dibenarkan. "Tunjukkanan hasil nilai yang sebenarnya," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Mustafa Bakri mengatakan seharusnya tim pengawas yang ada itu diberdayakan sehingga tidak perlu lagi membuat tim pengawas yang baru. "Sekarangkan hanya laporan saja yang kami terima sementara hasil sebenarnya kami tidak tahu. Nah, entahlah apakah laporan yang disampaikan itu benar atau tidak. Itu tugas teknis Dinas Pendidikan dalam pengawasan," katanya.
Jika memang tim itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya hasil yang dicapai bisa memuaskan semua pihak sebab tim ini tidak hanya bertugas memantau proses ujian nasional melainkan proses belajar mengajar juga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
