REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG - Banyak cara yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengebiri Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di Kabupaten Bogor, Jabar, misalnya, ketua K3S bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat dan pengusaha mencetak dan menjual paket buku administrasi dan pengayaan kepada setiap SD seharga Rp 1,6 juta.

Dana pembelian buku tersebut bersumber dari BOS Pemerintah Pusat. Pembelian paket buku itu sendiri tidak ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) 2010. Karena itu, kebijakan Disdik dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD yang menjual buku tersebut dikeluhkan para guru di Kabupaten Bogor.

Menurut sejumlah guru, pembelian buku paket itu sama sekali tidak ada dalam rancangan anggaran sekolah sebelumnya, karena itu akan sulit mengalokasikan dana BOS guna menutupinya. "Tapi kami diminta untuk tetap membelinya oleh pihak K3S seharga Rp 1,6 juta lebih," ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya sambil menunjukkan buku-buku yang dibeli dengan dana BOS itu.

Menurut dia, buku itu sebenarnya tidak begitu penting bagi sekolah, sehingga tidak menjadi prioritas dalam proses belajar mengajar. Lagi pula, katanya, harganya terlalu mahal, yakni Rp 1,6 juta dan sangat tidak sebanding dengan manfaatnya. Sebenarnya, lanjut guru SD itu, mereka keberatan dengan pembelian buku tersebut, apa lagi tidak ada dalam RAPBS.

Namun, karena ada desakan dari pihak Disdik dan ketua K3S, mereka terpaksa menyisihkan dana BOS untuk melunasinya. "Kami tidak kuat menolak permintaan dari oknum di Disdik, nanti takut akan ada efeknya di belakang," kata sumber tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika