Selasa 18 Jan 2011 07:35 WIB

Kemdiknas Ancam Kurangi Anggaran PTN yang Naikkan SPP

Rep: Ichsan Emrald Alamsy/ Red: Djibril Muhammad
Mendiknas M Nuh
Mendiknas M Nuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional berupaya menyiapkan struktur anggaran bagi perguruan tinggi negeri. Rencananya 2012, PTN yang mampu meningkatkan kemandirian dalam mencari dana sendiri akan diberi tambahan insentif.

"Selama ini sumber anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN) itu terbagi atas tiga bagian, pertama dana dari siswa atau sebutannya SPP, lalu kedua dari pemerintah dan ketiga dari dana mandiri dia melalui kerjasama riset, dan ketiga itu kita akan tata porsinya," ungkap Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh kepada Republika, Senin (17/1).

Menurut Nuh ke depannya porsi sumber anggaran ini akan diubah atau bisa dibilang akan diintervensi. "Ke depan jika perguruan tinggi bisa menaikkan porsi dari sumber ketiga yaitu penelitian, maka Pemerintah akan menambah insentif atau tambahan anggaran," ucapnya.

Akan tetapi sebaliknya ia menyebut, jika PTN menaikkan biaya dari sumber ketiga atau dana dari mahasiswa, maka anggaran untuknya akan dikurangi. "Paling gampang untuk menambah dana kan menaikkan SPP mahasiswa," tuturnya.

Insentif itu menurut Nuh bisa saja berbeda tiap perguruan tinggi, tergantung kemampuan PTN dalam menaikkan anggaran penelitian. "Misalnya saja tahun ini dia naikkan penelitian menjadi Rp 2 Miliar yg dari pemerintah hanya Rp 100 M, tahun depan kita bisa naikkan jadi Rp 110 atau 120 miliar," paparnya.

Pihak Mendiknas menurutnya mempersilahkan kampus bekerjasama dengan pemerintah daerah atau perusahaan lain. Perhitungan pertambahan ini bukan hanya asal hitung menurutnya karena semuanya telah diprediksi sejak saat ini. "Anggaran pendidikan tahun 2011 itu Rp 248 triliun dan tahun 2012 rencananya, Rp 284 triliun. Maka ada kenaikan Rp 40 triliun. kenaikan ini bisa digunakan untuk itu disisihkan insentif bagi perguruan tinggi negeri," papar Nuh.

Kemudian ketika ditanya soal kampus yang kemungkinan menolak. "bukan urusan setuju ga setuju tp ini policy kedepan tahun 2012, jadi musti setuju," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement