REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG--Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan berkelanjutan saat ini mutlak diperlukan. Hal ini agar tercipta aparatur desa yang mampu memberi pelayanan baik dan maksimal kepada masyarakat.
''Aparatur desa, sekdes, adalah ujung tombak pelayanan publik,'' ujar Rektor Universitas Terbuka (UT), Tian Belawati, saat membuka 'Seminar Lokakarya Nasional(Semloknas) Progam Sertifikat Administrasi Daerah di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)', Senin (8/11).
Menurut Tian, arah kebijakan UT saat ini telah menawarkan program sertifikat dan kontribusi bagi peningkatan kompetensi, dalam hal ini termasuk kompetensi administrasi pemerintahan desa. ''Ide dasar program ini, UT diwajibkan membuka pendidikan tinggi bagi semua warga Indonesia, selain itu, ada banyak kompetensi warga yang terus ingin ditingkatkan lagi,'' jelasnya.
Dari sekitar 50 ribu desa, kata Tian, saat ini punya perangkat desa dengan tuntutan zaman yang maju. Ini tentu memerlukan peningkatan kompetensi. ''SDM di desa dan amanat UT pendidikan bagi semua, maka ada titik temu, pendidikan berkelanjutan atau sertifikat, bisa D3 atau S1, program di UT ini terbuka. Dengan program ini, aparat desa tak harus meninggalkan pekerjaan saat menempuh pendidikan di UT,'' cetusnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri, Persadaan Girsang, mengatakan, untuk menata administrasi pemerintahan desa yang baik tentu harus memiliki sekdes yang profesional. ''Sekdes harus mampu di bidang pemerintahan, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Namun dari sekitar 46 ribu sekdes, baru 11 persen yang memiliki pendidikan S1,'' katanya.
Oleh karena itu, jelas Persadaan, memang diperlukan peningkatan kualitas sekdes agar minimal berpendidikan S1. ''Langkah itu antara lain bisa ditempuh dengan belajar di UT,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
