REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh menyatakan pemerintah daerah, baik bupati, walikota dan kepala dinas harus bertanggung jawab jika ada siswa yang tak bisa mengikuti Ujian Nasional. Apalagi menurutnya alasan utama sang siswa tak bisa ikut ujian karena tak punya biaya.
"Jangan sampai persoalan akademis dibatalkan gara-gara persoalan non akademis," tegas Mohammad Nuh membuka Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) Tahun 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3).
Ucapan Nuh dilatarbelakangi laporan sebuah media ada siswa di Sekolah Menengah Kejuruan swasta di Demak yang kemungkinan tak bisa mengikuti UN karena harus membayar sejumlah uang. Siswa bernama Shobar, jurusan Multimedia SMK Al Kautsariyah, ini diharuskan membayar kurang lebih Rp 1,9 juta dengan alasan sekolah masih menginduk kepada sekolah lain.
Bagi Nuh tanggung jawab persoalan ini harus dibagi-bagi antara pusat dan deerah. Apalagi Pusat telah memberikan subsidi biaya operasional pendidikan dan biaya ujian nasional bagi seluruh siswa negeri dan swasta. "Ini kan juga bagian dari otonomi daerah, jadi kita minta kabupaten kota untuk lebih memperhatikan lagi," tuturnya.
Untuk sekolah swasta sebenarnya Kemendiknas memberikan subsidi melalui bantuan operasional manajemen (BOM), Sedangkan untuk biaya UN pun ditanggung pemerintah. "Jadi seharusnya pihak sekolah tidak meminta biaya tambahan," ucapnya.
Ia pun mempersilahkan kepada masyarakat untuk membantu jika disekitarnya ada siswa tidak mampu yang terancam tak bisa mengikuti ujian nasional. "Jika masyarakat ingin membantu itu lebih baik," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
