REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres terpilih Jusuf Kalla (JK) berkomitmen agar kabinet pemerintahannya akan diisi orang-orang yang bersih dari kasus hukum dan berkompeten. Meski ia berencana menarik orang parpol untuk posisi tersebut, namun harus profesional.
JK mengatakan, adanya desakan agar kabinet Jokowi-JK bukanlah orang bermasalah menjadi pertimbangannya. Sebab, ia bersama Jokowi sudah setuju agar menteri-menterinya setidaknya memiliki gelar profesor atau doktor sesuai bidang yang ia tempati.
"Kita pasti menyusun orang-orang yang pintar dan bersih," kata JK di kediamannya sebelum berangkat ke DPP PKB, Rabu (23/7).
Dia menambahkan, sejauh ini memang belum ada komunikasi dengan Jokowi ataupun parpol koalisi pendukung terkait masalah kabinet ini. Ia masih fokus ibadah, lalu merayakan idul fitri, saling minta maaf satu sama lain, lalu menutupnya dengan umroh awal Agustus mendatang.
Soal kandidat menteri yang punya latar belakang pengusaha, menurut dia, bukanlah masalah. Sebab, bercermin pada dirinya yang juga pengusaha, selama mampu menjalankan pemerintahan, dianggap ahli serta bersih dari dugaan kasus hukum, latar belakang menteri itu, tak menjadi masalah.
"Kalau pengalaman 2004 bersama SBY, opsi saya 15 profesional dan 20 parpol, itu pun tetap orang profesional. Cuma porsinya sekarang mungkin lebih banyak profesional," ujar dia.
Sejumlah pos yang akan diisi kandidat dari kalangan profesional antara lain adalah Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Alasannya, mereka harus dinilai independen dan tidak terikat komitmen parpol. Sedangkan pos seorang menteri kordinator juga dipertimbangkan diduduki seorang ahli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
