REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pilpres, Rabu (9/7), harus mendapat pengawasan secara ketat agar berjalan aman. Konflik pascapemungutan suara bisa saja terjadi kalau ada dugaan kecurangan yang masif terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon.

Jusuf Kalla (JK) mengatakan, hal yang perlu diantisipasi adalah kerawanan politik uang jelang pencoblosan. Selain itu manipulasi suara setelah sampai di kelurahan dan kecamatan. 

Ia pun meminta, pengawasan terhadap potensi tersebut harus intensif. "Munculnya kericuhan dalam pilpres bisa saja terjadi kalau ada dugaan kecurangan yang besar terjadi di antara proses tersebut," kata JK di kediamannya, Jalan Haji Bau, Makassar, Selasa (8/7).

JK menambahkan, formulir C1 harus menjadi pedoman untuk mengantisipasi kecurangan. Tim Jokowi-JK di pusat dan daerah sekarang ini tengah berkonsolidasi memetakan kerawanan itu. Mereka menyiapkan relawan untuk menjadi saksi agar tidak ada penyelewengan yang terjadi ke depannya. 

Sejauh ini ia optimistis penyelenggaraan pilpres dapat berlangsung aman dan tertib. Sebab, berbeda dengan pileg, pemilihan 9 Juli hanya menampilkan konsultasi dua pasangan calon. Ia berharap, tidak terjadi rekayasa angka atas perolehan suara pada pemungutan suara besok.

"Insya Allah, pilpres besok dapat berlangsung aman dan damai. Kalau berdasarkan pengalaman, sudah tiga kali pemilu, semuanya tanpa anarkis," ujar dia

Menurut dia, potensi konflik semacam itu, umumnya terjadi untuk tingkat daerah karena jarak antara orang yang dipilih dan pemilih cukup dekat. Berbeda halnya dengan pilpres yang skalanya nasional. JK pun berharap, tidak terjadi gesekan horizontal selama tahapan itu berlangsung nanti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika