Kamis 15 May 2014 16:41 WIB

Ini Keuntungan Jokowi Jika Berkoalisi dengan Golkar

Rep: c75/ Red: Mansyur Faqih
Capres dari PDIP Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie saat mengunjungi pasar Gembrong di Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (13/5). (Republika/Tahta Aidilla)
Capres dari PDIP Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie saat mengunjungi pasar Gembrong di Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (13/5). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika PDI Perjuangan (PDI) jadi berkoalisi dengan Partai Golkar, maka ada beberapa kelebihan yang akan tercipta. Pertama, memperkuat mesin partai politik (parpol). 

Ini menjadi penting karena pilpres dipastikan membutuhkan kekuatan mesin parpol untuk memenangkan pasangan yang diusung. "Koalisi PDIP-Golkar akan memperkuat mesin parpol," ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago kepada Republika, Kamis (15/5).

Kelebihan lainnya, kata dia, adalah iklan. Artinya, koalisi akan mengurangi biaya iklan Joko Widodo (Jokowi). Karena, TV One yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) akan membantu mendongkrak popularitas Jokowi.

Apalagi ditambah dengan kekuatan Metro TV yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Kekuatan itu akan semakin meningkatkan pencitraan Jokowi di masyarakat.

Koalisi Golkar dengan PDIP juga disebut akan menguatkan sistem presidential. Selama ini, katanya, Indonesia menggunakan sistem presidential namun dengan cita rasa parlementer. 

Karenanya, ujarnya, jika hanya Nasdem, PKB dan PDIP, akan tetap tidak cukup menciptakan pemerintahan yang stabil. 

"Potensi PDIP tersandera di parlemen sangat besar. Jika nanti Golkar bergabung dengan PDIP akan memperkuat sistem presidensial," ungkapnya. 

Menurutnya, suara 14,75 persen milik Golkar akan memberikan efekbesar terhadap keberhasilan program pemerintah di parlemen. 

Pangi mengatakan, pernyataan Jokowi tentang koalisi krempeng atau koalisi tanpa power sharing justru mengubur dirinya sendiri. Karena kecenderungan program dan pemerintahan tidak akan stabil tanpa dukungan besar di parlemen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement