REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Satu (GIS) meminta agar penentuan calon wakil presiden jangan ada politik uang.
"Penentuan cawapres jangan ada politik uang. Jangan karena ada sponsorship partai politik yang mengusung calon presiden lebih memilih cawapres yang punya sponsor," kata Ketua Bidang Media GIS, Mirwan Karim, di Bandarlampung, Selasa.
Ia menyebutkan bahwa partai politik seharusnya melihat kriteria atau rekam jejak cawapres untuk mendampingi capres yang diusungnya, bukan melihat dari siapa yang membiayai atau jadi sponsornya.
Cawapres mendatang menurutnya harus memiliki kapabilitas serta rekam jejak yang bagus serta tidak hanya mampu di bidang perekonomian saja tetapi juga kenegaraan, politik, dan hukum.
Hingga sekarang menurut dia, baru PDI Perjuangan yang telah mengusung calon presiden dan belum menentukan cawapresnya. Sementara partai maupun koalisi partai lainnya belum menentukan capres maupun cawapres.
Beberapa tokoh nasional seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD dan beberapa nama lainnya digadang-gadang untuk berpasangan dengan capres PDIP Joko Widodo.
GIS menilai Mahfud MD memiliki kriteria untuk mendampingi Jokowi mengingat beliau selain sebagai negarawan juga memiliki pengalaman di legislatif sebagai anggota DPR RI, di eksekutif sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dan yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Mirwan menjelaskan dengan pengalamannya di tiga unsur lembaga negara, kata dia, Mahfud diharapkan dapat menyusun tim perumus kebijakan pemerintahan mendatang, sekaligus sebagai motor dari reformasi kelembagaan institusi pemerintahan.
Menurutnya Mahfud MD pantas disebut negarawan mengingat kiprah beliau selama ini karena telah menjabat posisi penting di negara ini.
"Di Eksekutif, legislatif, dan yudikatif beliau pernah menjabat posisi penting," ujarnya pula.
Ia menjelaskan platform PDIP, yakni negara berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dapat dijalani oleh seorang Mahfud.
Selain itu, usia mereka yang tidak terpaut jauh juga dipastikan dapat saling mengisi satu sama lain. "Jika cawapresnya terlalu tua, maka pasti akan sungkan seperti halnya anak kepada bapaknya," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
