Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Wapres: Politik Identitas di RI tak Parah

Jumat 03 Aug 2018 05:46 WIB

Red: Ratna Puspita

Jusuf Kalla

Jusuf Kalla

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Wapres tak sepakat Pilkada DKI menyebabkan perpecahan karena politik identitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan politik identitas selalu ada di negara-negara demokrasi. Akan tetapi, di Indonesia sikap politis tersebut tidak separah yang dibicarakan masyarakat sebagai dampak dari keriuhan Pilkada DKI Jakarta pada 2017. 

"Banyak orang salah kaprah, seakan-akan Pilkada Jakarta itu menyebabkan perpecahan, ada suatu politik identitas yang besar. Memang itu terjadi, tetapi tidak separah apa yang dikatakan, dengan contoh (Pilkada) Jakarta," kata Wapres Jusuf Kalla dalam Diskusi Business Lunch "Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik" di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (2/7).

Wapres menjelaskan berdasarkan data hasil pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, pemilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat justru lebih banyak non-Kristiani. Hal itu terlihat dari persentase pemilih non-Islam di DKI Jakarta sebanyak 21 persen, sementara perolehan suara Ahok-Djarot mencapai 43 persen.

"Di DKI, pemilih non-Islam yang sekiranya memilih Ahok, walaupun tidak, itu cuma 21 persen; tetapi warga DKI yang memilih Ahok kan 43 persen. Jadi lebih banyak pemilih Islam yang memilih Ahok dibandingkan pemilih non-Islam. Berarti, sebenarnya, tidak ada, tidak terbelah ini, politik identitas," jelas Wapres Jusuf Kalla.

Selain itu, Wapres juga mencontohkan kondisi politik identitas yang terjadi di Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu, kata JK, perlu waktu sedikitnya 175 tahun untuk warga Amerika Serikat memiliki presiden beragama Katolik.

"Di AS, yang mayoritas Kristen Protestan, baru memiliki presiden Katolik pertama itu setelah 175 tahun, (John F.) Kennedy. Bahkan, mereka perlu 240 tahun untuk orang kulit hitam bisa jadi Presiden (Barack Obama)," tutur Wapres.

Karena itu, menjadi lumrah apabila presiden di Indonesia umumnya adalah orang bersuku Jawa. Sebab, 60 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Presiden kita umumnya dari Jawa, ya itu karena 60 persen penduduk Indonesia itu di Jawa; maka akan terjadi (orang memilih) orang yang dia kenal," ujarnya.

Baca Juga: Jelang Pilpres, Politik Identitas Menguat

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA