Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Blockchain Dorong Transparansi Transaksi

Jumat 11 May 2018 20:31 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Founder & CEO Digital Enterprise Indonesia (DEI) Bari Arijono dan CEO Amanah Capital Group Abas A. Jalil dalam acara Blockchain Indo 2018 di Grand Ballroom Kempinski Jakarta.

Founder & CEO Digital Enterprise Indonesia (DEI) Bari Arijono dan CEO Amanah Capital Group Abas A. Jalil dalam acara Blockchain Indo 2018 di Grand Ballroom Kempinski Jakarta.

Foto: Republika/Melisa Riska Putri
Semua orang dalam melakukan transaksi keuangan bisa mengetahui berapa besar asetnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi yang lebih baik dengan sistem blockchain. Teknologi ini dinilai mampu memberi transparansi untuk semua hal termasuk transaksi keuangan. "Jadi semua orang dalam melakukan transaksi keuangan kita bisa mengetahui berapa aset yang dimiliki," kata Founder dan CEO Digital Enterprise Indonesia (DEI) Bari Arijono saat ditemui di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, (11/5).

Menurutnya, blockchain merupakan sebuah teknologi baru, sebuah konsep baru sebuah model bisnis baru. Ini sebuah tantangan baru yang bisa mengubah ekonomi bangsa menjadi lebih baik ke depannya. Sistem ini dengan kelebihan transparansinya banyak bermanfaat bagi sektor industri seperti healthcare maupun tourism. "Itu bisa kita luncurkan semuanya sehingga transparansi, mudah diaudit, dipastikan tidak ada yang korupsi, transparan terhadap pajak," tegas dia.

Penggunaan blockchain bagi pemerintah juga akan memudahkan dalam penarikan pajak baik pajak perorangan maupun pajak aset. Sebab, transparansi yang memang telah terpantau melalui sistem ini. Sementara, penarikan pajak saat ini masih sentralisasi dengan IT. "Dengan blockchain, Rp 3.000 triliun itu sangat mudah untuk dicapai," katanya.

Kehadiran blockchain di Indonesia diakuinya masih sangat awal. Meski saat ini Indonesia sedang dalam tahapan ekonomi menuju digital.

(Baca: Blockchain Bisa Pangkas Biaya Transaksi)

Campur tangan pemerintah terutama regulator pun diperlukan guna mengembangkan ekonomi digital. Cina dan India, dia mengatakan, memiliki ekonomi digital yang besar karena tidak terlepas dari dukungan pemerintahnya. Regulasi-regulasi inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Indonesia agar mampu lebih memproteksi para pengusaha digital Indonesia misalnya dengan pajak.

Ia pun ingin membawa ide-ide, pendapat dan saran baru kepada otoritas tentang bagaimana teknologi baru dapat memengaruhi ekonomi global dan negara dalam waktu dekat. Untuk itu, ia mengadakan Blockchain Indo 2018 yang diharapkan mampu memberikan beberapa perspektif dan masukan tentang bagaimana blockchain itu dan aset digital dapat diatur dengan benar di Indonesia.

Setelah Blockchain Indo 2018 yang diselenggarakan 11-12 Mei ini, akan ada kegiatan lanjutan 20 hingga 21 November mendatang. Yakni International Blockchain Economic Forum (IBEF) 2018 di Jakarta.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA