DPR-Parlemen Uni Eropa Bahas Perkembangan Kerja Sama

Parlemen Uni Eropa membawa banyak masukan

Kamis , 10 May 2018, 01:42 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zona menerima kunjungan delegasi parlemen Uni Eropa, Selasa (8/5).
Foto: Humas DPR
Wakil Ketua DPR Fadli Zona menerima kunjungan delegasi parlemen Uni Eropa, Selasa (8/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Selasa (8/5),  menerima kunjungan Delegasi Parlemen Uni Eropa. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa perkembangan.

Di antaranya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), perundingan Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dan Uni Eropa (UE) atau ASEAN-EU FTA, dan isu hambatan produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa.

“Ini adalah delegasi besar dari Parlemen Uni Eropa dengan 13 orang anggotanya yang datang. Mereka membawa banyak isu, pertanyaan dan masukan-masukan untuk kita berdiskusi dan bertukar pikiran mulai dari ekonomi, politik, hak asasi manusia, termasuk masalah global,” kata Fadli usai menerima kunjungan Delegasi Parlemen Uni Eropa di ruang delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Politisi Partai Gerinda ini menyampaikan, pertemuan ini sangat bermanfaat dan termasuk dari bagian dalam membangun strategi partnership Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa dan kerja sama ASEAN dengan Parlemen Uni Eropa.

“Saya kira pertemuan ini sangat bermanfaat dan bagian dari upaya kita untuk membangun strategi partnernship dengan Uni Eropa. Dan mereka juga ingin kerja sama Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa meningkat, begitu juga ASEAN dengan Parlemen Uni Eropa,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait masalah palm oil yang merugikan Indonesia, Parlemen Uni Eropa sudah menerima keluhan dan akan memproses lebih lanjut terkait resolusi Uni Eropa terhadap palm oil Indonesia.

“Masalah palm oil ini sudah kita sampaikan dan mereka mempunyai pandangan sendiri, mereka meminta Indonesia untuk bersabar, karena mereka akan membawa isu ini lebih lanjut lagi dalam diskusi,” ujar Fadli.

Seperti yang diketahui resolusi sawit Parlemen Uni Eropa bertujuan agar minyak sawit yang produsen terbesarnya adalah Indonesia tidak dimasukkan sebagai bahan baku program biodiesel Uni Eropa pada 2020. Industri kelapa sawit dianggap sebagai pemicu utama deforestasi.

Padahal, deforestasi bukan hanya disebabkan oleh pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Untuk Indonesia, luas lahan sawitnya sebesar 11,67 juta hektare. Dengan lahan dan industri pengelolaan sawit sebesar itu, maka Indonesia memasok hampir seluruh kebutuhan minyak sawit di dunia.

Dalam pertemuan dengan Delegasi Parlemen Uni Eropa tersebut, turut hadir juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), dan Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin (Fraksi Partai Gerindra).