REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H Amro mendorong dan memberikan motivasi kepada nelayan di Sumatra Selatan (Sumsel) untuk meningkatkan budidaya di air tawar. Selain untuk konsumsi langsung oleh masyarakat, hasil budi daya ikan juga dapat digunakan untuk membuat makanan khas Sumsel, yaitu pempek.
“Menurut saya, potensi perikanan ini disamping untuk konsumsi oleh masyarakat Sumsel, juga dapat dibuat makanan khas pempek di Kota Palembang. Apalagi pempek itu kebutuhannya kurang lebih 6,7 juta ton per bulan,” kata Fauzih di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sumsel, baru-baru ini.
Dengan besarnya potensi dan permintaan akan hasil budi daya ikan, ia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan intervensi kebijakan untuk peningkatan sumber daya perikanan air tawar yang ada di Sumsel.
Namun tak dipungkiri, minat membudidayakan itu juga masih ada kekurangan, khususnya untuk budi daya ikan gabus. Bahkan untuk komoditas ikan gabus, Sumsel masih mendapat pasokan dari daerah lain. Kebutuhan ikan gabus utamanya untuk konsumsi dan bahan pembuatan pempek.
“Oleh sebab itu, kepada stakeholder kelompok tani dan nelayan, kita berharap budi daya gabus ini bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal ini agar bisa bisa memenuhi konsumsi pasar, baik di Sumsel maupun di luar Sumsel,” kata Fauzih.
Masalah sarana-prasarana juga menjadi sorotan Fauzih. Menurutnya, untuk kampung nelayan di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, perlu adanya peningkatan sarana prasarana, seperti pasar moderen, pusat kuliner, pasar ikan, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
“Nah Sumsang ini tempat penampung ikan yang sangat luar biasa. Cuma jalan produksi 12 kilometer dan agak kurang bagus. Kita menyarankan kepada Pemkab Banyuasin untuk memperbaiki jalan produksi itu. Kalau jalan itu di perbaiki, insya Allah ikan di Banyuasin bisa di bawa ke Palembang, Musi Rawas, dan mungkin diekspor,” ujar Fauzih.
Di sisi lain, dengan potensi perikanan yang luar biasa, yakni hampir 2,5 juta hektare dengan produksi mencapai 120 ton per hektare berdasarkan data dari Dinas Perikanan, politikus dapil Sumsel itu meyakini pentingnya kehadiran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM).
