Monday, 30 Safar 1444 / 26 September 2022

Pangeran Mohammed: Palestina Terima Usulan Trump atau Diam

Selasa 01 May 2018 21:50 WIB

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Ani Nursalikah

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman

Foto: REUTERS/Charles Platiau
MBS juga mengatakan pembentukan negara Palestina bukan prioritas Saudi.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS mengatakan pemimpin Palestina harus menerima syarat perdamaian yang diajukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan MBS di hadapan para pemimpin kelompok Yahudi yang berbasis di AS pada 27 Maret lalu di New York.

"Dalam beberapa dekade terakhir kepemimpinan Palestina telah kehilangan satu kesempatan dan menolak semua usulan perdamaian yang diberikan," ujar MBS, seperti dilaporkan koresponden diplomatik senior Channel 10, Barack Ravid, yang mempublikasikan laporannya di situs Axios.

"Sudah saatnya rakyat Palestina menerima usulan itu dan setuju datang ke meja perundingan atau diam dan berhenti mengeluh," tambah dia.

Channel 10 mengutip sebuah kabel menteri luar negeri Israel yang dikirim seorang diplomat dari konsulat Israel di New York. Informasi itu juga didapat dari tiga sumber Israel dan Amerika, yang memberi penjelasan tentang pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tertutup itu MBS juga disebut mengecam Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan mengatakan pembentukan negara Palestina bukan prioritas Saudi. Ia dilaporkan telah mendesak Abbas menerima kerangka perdamaian AS setelah pengakuan Trump atas status Yerusalem.

Dilansir di Aljazirah, Trump sebelumnya telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember lalu. Hal ini kemudian mengundang kecaman internasional. Para pemimpin Palestina melihat Yerusalem Timur, yang secara militer disita Israel pada 1967 dan telah diduduki sejak saat itu, sebagai ibu kota negara mereka yang merdeka di masa depan.

Pemimpin Palestina telah memboikot Gedung Putih sejak pengumuman Trump itu. Abbas mengatakan AS tidak bisa lagi menjadi perantara yang jujur dalam perundingan damai antara Palestina dan Israel.

MBS dan penasihat senior Gedung Putih yang juga menantu Trump, Jared Kushner, juga dilaporkan telah menjalin hubungan yang cukup dekat. Kushner telah banyak meminta pendapat MBS setelah Trump menunjuknya sebagai mediator yang mengawasi negosiasi perdamaian Palestina dan Israel.

Saat MBS mengkritik kepemimpinan Palestina, ia menyatakan perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina harus bergerak maju sebelum Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya menormalkan hubungan dengan Israel. Sampai saat ini para pejabat Arab Saudi belum mengomentari laporan tersebut.

Presiden Trump mengatakan dia telah menawarkan rencana 'kesepakatan abad ini' kepada Palestina. Akan tetapi, para diplomat dan penasihat Trump menegaskan persetujuan dari Palestina tidak diperlukan.

"Rencana itu menyerukan pembentukan negara Palestina dengan perbatasan sementara di separuh Tepi Barat dan Jalur Gaza, tanpa Yerusalem, dan menyerukan solusi kemanusiaan bagi masalah pengungsi," kata seorang pejabat Palestina kepada Middle East Eye.

"Kesepakatan itu menyerukan pembangunan Yerusalem baru bagi warga Palestina dari desa-desa dan masyarakat sekitar," tambahnya.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA