REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat, mengharapkan adanya penambahan kuota mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018. Kuota 800 orang yang ditetapkan Kemenristekdikti untuk Unand tidak mencukupi karena ada tiga jalur penerimaan.
Rektor Unand Prof Tafdil Husni menyebutkan tiga jalur penerimaan, yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). "Jumlah kuota yang ada masih sulit juga untuk mengakomodasi mahasiswa melalui jalur SBMPTN yang juga terdapat peluang Bidikmisi," kata dia di Padang, Senin (30/4).
Saat ini dari hasil SNMPTN yang berjumlah 1.927 orang, Unand mencatat lebih dari 500 orang yang tergolong penerima beasiswa Bidikmisi. Dengan adanya kuota, Unand harus melakukan seleksi ketat dari jumlah mahasiswa yang tergolong penerima Bidimisi.
Bagi yang tidak lolos seleksi, mahasiswa harus membayar reguler seperti tahun lalu dialihkan ke Uang Kuliah Tunggal (UKT) terendah sesuai prodi. "Tentunya akan sulit bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi keluarga lemah tetap membayar sesuai Uang Kuliah Tunggal," kata dia.
Dia menjelaskan alasan utama penambahan Bidikmisi ini karena tingkat perekonomian masyarakat di Sumbar masih lemah. Bila dibandingkan tahun lalu, lebih dari 1.000 orang di Sumbar yang menerima beasiswa bidikmisi.
Menurut dia penambahan ini penting mengingat masih banyak calon mahasiswa yang berprestasi, tetapi berekonomi lemah perlu dijaring masuk. Dia berharap hal ini mendapat perhatian dari Kemenristekdikti untuk meninjau ulang keputusannya.
Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Ganefri mengatakan kebutuhan beasiswa Bidikmisi di Sumbar cukup tinggi. Dia mencatat tahun lalu dan tahun ini, jumlah pengusul beasiswa Bidikmisi di Sumbar menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Dia menambahkan jumlah pengusul tersebut membuktikan minat dan keinginan mahasiswa Sumbar cukup besar untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain kementerian, dia mengatakan, seharusnya hal tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
