Komisi XI Uji Calon Anggota BPK

Komisi XI telah menerima 18 calon anggota BPK yang mendapat pertimbangan DPD.

Selasa , 17 Apr 2018, 17:18 WIB
Komisi XI uji calon anggota BPK.
Foto: DPR RI
Komisi XI uji calon anggota BPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 18 Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pelaksanaan uji kelayakan ini dibagi dalam dalam tiga sesi, yang akan dimulai pada sesi pertama yakni Senin (16/4), sesi kedua pada Selasa (17/4) dan sesi ketiga pada Rabu, 18 April 2018.

Wakil Ketua Komisi XI Hafisz Tohir selaku ketua rapat membuka serangkaian uji kelayakan dan kepatutan ini, semua anggota dewan yang hadir pun memberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab masing-masing calon. “Komisi XI telah menerima 18 calon anggota BPK yang telah mendapat pertimbangan dari DPD RI dan saat ini kita akan memasuki uji kelayakan dan kepatutan,” kata Hafisz membuka rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.

Politikus PAN ini menjelaskan, pelaksanaan uji kelayakan ini diperuntukkan untuk mendapatkan informasi dan pendalaman visi misi dari masing-masing calon. Nantinya Komisi XI akan menentukan satu orang nama untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Fit and proper test calon anggota BPK ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai data diri dan pandangan atau visi dan misi, jika terpilih sebagai anggota BPK dan selanjutnya akan dipilih satu dari 18 calon dan selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna untuk diminta persetujuannya,” jelasnya seperti dalam siaran pers.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menuturkan, mekanisme pengambilan keputusan calon terpilih oleh Komisi XI akan ditentukan berdasarkan mekanisme yang disepakati, bisa melalui voting atau mufakat.

“Nanti melalui kami sendiri, kami akan teruskan ada rapat fraksi masing-masing. Nanti kami yang akan menentukan itu di fraksi masing-masing. Karena kami bisa voting atau bisa musyarawah untuk mufakat. Tergantung mekanisme kami di Komisi XI,” tutur Johnny.