REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah sudah mengusulkan peralihan status 1.500 madrasah swasta yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia untuk menjadi negeri.
"Usulan peralihan status 1.500 madrasah swasta ke negeri tersebut sudah kita sampaikan ke Menpan. Namun yang SK nya sudah definitif baru 27 madrasah sisanya masih diverifikasi," ujar Sesditjen Pendidikan Islam Moh Isom dalam gelaran media breafing yang dihadiri sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (23/3).
"Kalau sudah negeri, madrasah bisa meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kualitas pendidikan dengan mendapat bantuan dari APBN," sambungnya.
Tampak hadir juga Karo Humas Data dan Informasi, Mastuki, beserta empat Kasubdit di lingkungan Direktorat KSKK Madrasah. Mereka adalah Ahmad Hidayatullah, Abdullah Alkholis, Irhas Sobirin, Abdullah Faqih. Hadir juga Kasubag TU Dit KSKK Papay Supriatna.
Dalam kesempatan tersebut, Isom menyebutkan, saat ini, terjadi selisih jumlah peserta didik pendidikan Islam Indonesia yang cukup besar antara peserta didik di madrasah swasta dengan negeri. Untuk Madrasah Ibtidaiyah selisihnya cukup besar yakni 3.091.466 siswa madrasah swasta dan 474.409 siswa madrasah negeri. Begitu juga dengan Madrasah Tsanawiyah di mana jumlah peserta didik MTs swasta mencapai 2.414.192 siswa dan MTs negeri 746.492 peserta didik.
Sementara untuk peserta didik Madrasah Aliyah (MA) swasta berjumlah 879.702 dan siswa MA negeri ahnya 415.074. "Kita akui secara fisik banyak prasarana madrasah swasta belum memadai yang hanya mengandalkan partisipasi mayarakat luas. Namun kita harus apresiasi peran dari madrasah swasta dalam membantu memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan banyak yang bisa dinegerikan sehingga negara semakin hadir," ujar Isom.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
