Tuesday, 8 Ramadhan 1442 / 20 April 2021

Tuesday, 8 Ramadhan 1442 / 20 April 2021

Inggris Ingin Bentuk Aliansi Keamanan Pasca-Brexit

Sabtu 17 Feb 2018 22:15 WIB

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Indira Rezkisari

Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Foto: AP/Michel Euler
Inggris memandang keamanan Eropa merupakan keamanan bersama.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, tengah mengupayakan adanya aliansi keamanan bersama antara Inggris dengan Uni Eropa (UE) pasca keluarnya Inggris dari UE (Brexit). May menyatakan akan ada dampak global yang signifikan bila ide itu tak disetujui.

Dalam Konferensi Keamanan di Munich, Jerman, May kembali meyakinkan para pembuat kebijakan keamanan dan luar negeri UE untuk berkomitmen dalam aspek keamanan bersama Inggris. ''Keamanan Eropa adalah keamanan kita bersama dan Inggris berkomitmen untuk menjaga itu, tanpa syarat,'' kata May seperti dikutip Associated Press, Sabtu (17/2).

Pemerintah Inggris sudah mengusulkan sepekatan keamanan lebih luas kepada UE untuk memastikan pertukaran informasi dan penegakan hukum bersama tetap berjalan setelah Brexit yang mulai efektif pada Maret 2019 mendatang. Kesepakatan bersama UE ini akan memungkinkan Inggris tetap menjadi anggota kepolisian bersama UE, Europol. Inggris juga tetap dapat menggunakan kebijakan penahanan yang berlaku di Eropa yang memungkinkan Inggris bisa cepat melakukan ekstradisi pihak-pihak yang mencurigakan.

Namun, belum diketahui jelas kerangka legal apa yang akan menjadi dasar kesepakatan ini. Sebab, Inggris telah menyatakan akan meninggalkan yurisdiksi Pengadilan Eropa. May menyatkan tantangan kedua pihak saat ini adalah membentuk kemitraan yang kuat dan khusus agar kerja sama keduanya bisa tetap berlanjut.

''Ini tidak bisa dilakukan saat kita membiarkan ada kompetisi, restriksi instirusi yang rigid, dan ideologi statis yang menghalagi kerja sama dan perlindungan terhadap warga kita,'' ungkap May.

Inggris dan UE, lanjut May, harus melakukan praktik terbaik dan sepragmatis apapun untuk memastikan keamanan bersama.

May mengingatkan bahwa tak ada pengaturan keamanan bersama antara 28 negara anggota UE. Sama seperti perdagangan yang tak punya alasan operasional legal tapi tetap bisa dikerjasamakan, May melihat hal serupa harusnya juga berlaku untuk urusan keamanan.

Namun, bila prioritas keamanan bersama ini terhambat hanya karena status anggota dan non anggota UE, May mengatakan itu adalah doktrin politik yang akan menghancurkan dunia dan berdampak nyata terhadap keamanan masyarakat Eropa. Menurut May, kerja sama keamanan yang baru antara kedua pihak nantinya harus saling menghormati.

Usai pidato, penyelenggara konferensi Wolfgang Ischinger menyatakan kalau May ingin ada kerja sama demikian, maka sebaiknya Inggris tetap bertahan di UE. Namun, May segera menjawab bahwa Brexit sedang berlangsung. ''Tak ada pertanyaan atau referendum ke dua atau jalan kembali,'' kata May.



BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA