Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Jokowi Serahkan Rp 32,3 Miliar Bantuan Nontunai di Solok

Kamis 08 Feb 2018 20:46 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya

Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan irigasi di Jorong Piliang, Nagari Kaum Limo, Kecamatan Kaum Lima, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (8/2).

Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan irigasi di Jorong Piliang, Nagari Kaum Limo, Kecamatan Kaum Lima, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (8/2).

Foto: dok. Humas KemenPUPR
Bantuan nontunai ini diserahkan secara simbolis kepada 17.096 keluarga.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya di Sumatra Barat dengan menyambangi Kabupaten Solok pada Kamis (8/2). Seperti agenda sebelumnya di Dharmasraya, Jokowi juga menyerahkan bantuan sosial nontunai kepada masyarakat setempat.

Kali ini, sebanyak Rp 32,3 miliar bantuan nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) diserahkan secara simbolis kepada 17.096 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyerahan secara simbolis berlangsung di Gedung Olah Raga Batu Batupang Kabupaten Solok, dihadiri 1.500 KPM. Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan agar bansos PKH dipergunakan untuk pemenuhan gizi anak dan kebutuhan pendidikan.

"Satu tahun bantuannya sebesar Rp 1,890 juta per keluarga dicairkan 4 kali. Nanti setelah acara ini uang bansos PKH bisa diambil (di agen bank atau ATM, red). Manfaatkan sebaik-baiknya ya," jelas Jokowi.

Sementara itu Menteri Sosial Idrus Marham menyebutkan, pada tahun 2018 ini penyaluran PKH diperluas dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Hingga saat ini bantuan yang siap disalurkan pada tahap pertama bulan Februari senilai Rp 4,5 triliun bagi 9,1 juta KPM yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

Adapun sisanya, lanjut Idrus, masih dalam proses pembukaan rekening kolektif dan sebagian masih validasi KPM di daerah sulit/terpencil atau PKH Akses di Papua, Papua Barat, Kepulauan Maluku, dan wilayah terpencil lainnya. Ia mengatakan bahwa Kementerian Sosial, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), dan DPR RI akan memastikan dana PKH sampai ke tangan penerima bantuan.

"Bansos non tunai PKH tersalurkan apabila dananya sudah diterima oleh rakyat. Pengambilannya upayakan sesuai kebutuhan, akan lebih baik kalau sebagiannya bisa ditabung," ujar Idrus saat berdialog dengan para KPM.

Untuk memastikan bansos diterima KPM, peran Pendamping PKH sangat krusial. Mereka harus membantu KPM dengan membimbing cara mencairkan bantuannya dan mengawal peruntukannya agar tepat sasaran.

"Dan yang juga tak kalah penting adalah langkah cepat saat terjadi kendala dan bagaimana upaya preventif untuk menekan persoalan. Intinya berikan layanan semaksimal mungkin dan kedepankan respon cepat," katanya.

PKH di Provinsi Sumatra Barat sendiri sebanyak 195.623 KPM dengan bantuan senilai Rp 369,7 miliar. KPM di Kabupaten Solok sebanyak 17.096 KPM terdiri atas peserta reguler 16.804 KPM, lansia 129 KPM, dan penyandang disabilitas 163 KPM.

Sementara itu seorang penerima manfaat PKH, Fatmawati, mengaku senang tahun ini namanya masuk dalam daftar penerima PKH. Warga Koto Hilalang ini memiliki 4 anak. Ia pun bersuka cita karena hari ini ia juga mendapat Bansos Beras Sejahtera (Rastra) sebanyak 10 kg.

"Ini masih ditambah bingkisan beras 5 kg dan sembako lainnya. Alhamdulillah bisa mencukupi untuk keperluan sehari-hari," katanya.

Selain PKH, Presiden juga menyerahkan secara simbolis bansos pangan rastra untuk Kabupaten Solok. Total bansos pangan rastra untuk kabupaten berjuluk Serambi Madinah ini Rp 27,2 miliar untuk 20.545 KPM.

Presiden juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar untuk pelajar di Kabupaten Solok sebanyak 34.103 siswa dengan bantuan senilai Rp 16,4 miliar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA