Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Dalil-Dalil yang Diperbaiki GNPF dalam Uji Materi UU Ormas

Selasa 30 Jan 2018 14:54 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Bilal Ramadhan

Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) di sidang judicial review Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK)

Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) di sidang judicial review Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK)

Foto: Republika/Putra M. Akbar
MK memberikan kesempatan pemohon perkuat dalil-dalil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Materi yang diperbaiki terkait peran pengadilan.

Menurut kuasa hukum Pemohon, Mohammad Kamil Pasha, sebenarnya draft awal tidak ada masalah. Namun, ada perbaikan menyangkut format hanya pada petitum yang dibuat lebih ringkas.

Di samping itu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga memberikan kesempatan apabila pemohon ingin memperkuat dalil-dalil yang ada. Setidaknya, kata Pasha ada empat dalil yang diperkuat.

Pertama dihilangkannya peran lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-undang Ormas, yakni pengadilan dalam memutus pembubaran ormas.

"Sehingga ormas yang dibubarkan tidak dapat membela diri dipengadilan ketika dibubarkan," jelas Pasha, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (30/1).

Kedua adalah frasa "paham lain" dalam Undang-undang Ormas yang sangat berbahaya, karena bisa ditafsirkan sesuai kehendak subjektivitas penguasa. Sehingga, apabila Ormas Islam yang kegiatannya berdakwah dianggap mengancam rezim yang berkuasa.

Sementara, pemahaman para pemohon yang berdakwah berpegang pada Alquran dan Sunnah berpotensi untuk dikriminalisasi. Ketiga, lanjut Pasha, dalam penerapannya Undang-undang Ormas dahulu Perppu ormas hanya diterapkan kepada Ormas Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Tapi itu tidak berlaku kepada Ormas-ormas pelaku persekusi Ustadz Tengku Zulkarnain di Kalimantan dan persekusi Ustaz Abdul Somad di Bali, dan rusuh GMBI di Bekasi.

"Terakhir yang diperkuat adalah anggota ormas yang ormasnya dibubarkan tanpa proses pengadilan tersebut juga bisa langsung diproses pidana," tutup Pasha.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA