Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Saatnya Trump Ikuti Suara Internasional terkait Yerusalem

Jumat 22 Dec 2017 19:08 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Esthi Maharani

Dailami Firdaus

Dailami Firdaus

Foto: Dokumentasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dailami Firdaus menilai Presiden Donald Trump sudah saatnya mengikuti suara internasional terkait Yerusalem. AS sudah 'kalah' di Majelis Umum PBB.

Suara mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak Jerusalem sebagai ibukota Israel. "Voting PBB tersebut menandai lemahnya dukungan atas deklarasi 6 Desember Trump sekaligus penolakan atas ancaman Trump yang akan memotong bantuan luar negeri Amerika Serikat jika tidak setuju dengan pandangannya," kata Dailami di Jakarta.

Hanya sembilan negara yang mendukung posisi Trump. Mereka umumnya berasal dari negara kecil seperti Palau, Nauru, Mikronesia dan Kepulauan Marshall. "Pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel telah melegitimasi pendudukan kawasan Masjid al-Aqsha padahal tidak diakui dunia internasional," kata Dailami dikutip dari siaran pers yang diterima Republika.

Negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah bertemu di Istanbul sepekan setelah pidato pengakuan Trump. Mereka telah mendorong berbagai reaksi Uni Eropa dan dunia internasional lainnya, termasuk Dewan Keamanan PBB.

Reaksi-reaksi tersebut dapat membuat Amerika Serikat dan pemerintahan Trump kehilangan legitimasi sebagai mediator pembicaraan damai perdamaian Timur Tengah yang kredibel. Karena telah berpihak kepada Israel secara unilateral atau sepihak.

"Amerika dibawah Trump kehilangan wibawa sebagai super-power ekonomi dan militer, karena banyak sahabat dan sekutunya, tidak setuju dengan pandangan Trump, bahkan dengan ancaman penghentian bantuan sekalipun," kata Senator Dailami.

Sebagai senator DPD RI dari dapil DKI Jakarta, ia mengatakan akan mengadakan reses sebagai anggota parlemen pada akhir Desember 2017 hingga awal Januari 2018. Dirinya juga akan terbuka menyerap berbagai isu lokal, nasional dan internasional, termasuk isu Palestina, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang relevan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA