Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Panglima TNI: Waspadai Konflik Jelang Tahun Politik

Kamis 30 Nov 2017 06:10 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Foto: Republika/Edi Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta para Komandan Resort Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk mewaspadai potensi konflik di wilayah masih-masing, menjelang tahun politik. Panglima menilai, potensi konflik dan gesekan masyarakat pada pemilihan umum (pemilu) akan sangat tinggi.

"Menghadapi tahun politik kedepan, para Danrem dan Dandim harus dapat mewaspadai potensi konflik di wilayah. Seperti gesekan antarmasyarakat, konflik antaragama maupun kelompok karena indikasi ini sudah mulai ada," ujar Gatot dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).

Gatot menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019, para Danrem dan Dandim harus waspada dan bertanggung jawab. Itu karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah. 

"Dekati tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi dan mencegah jangan sampai terjadi konflik. Lakukan bakti TNI atau TMMD dan selalu membaur bersama-sama rakyat," katanya.

Menurut Gatot, para Danrem dan Dandim harus mampu memberikan dukungan nyata Pembinaan Teritorial (Binter) dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019. Sehingga, pesta demokrasi dapat berjalan aman dan dapat tercipta stabilitas politik dan keamanan.

Para Danrem dan Dandim, lanjut Gatot, harus mampu memetakan potensi konflik di wilayah masing-masing. Mereka harus mempelajari, mengidentifikasi, dan memetakan kemungkinan potensi konflik agar dapat diantisipasi dengan tepat.

Gatot menyebutkan, dalam menghadapi tahun politik ke depan, potensi konflik dan gesekan di masyarakat sangat tinggi. Untuk itu, aparat Komando Kewilayahan (Kowil) berperan penting dalam menjaga netralitas TNI.

"Prajurit TNI harus bisa menjadi penengah, kuncinya kalian harus netral," ucapnya.

Lebih lanjut Gatot menuturkan, tonggak penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah TNI. Karena itu, TNI tidak boleh berpolitik praktis. Politik TNI adalah Politik Negara yang didalamnya terangkum ketaatan kepada hukum.

"Sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun, serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan Konstitusi, jelasnya.

Ia juga mengingatkan, berita hoax semakin banyak melalui media sosial. Sehingga, sebagai pemimpin mereka harus mengecek kebenarannya agar tidak mudah diadu domba.   "Jika ada informasi apapun yang membuat kalian marah, prajurit harus sadar dan bila perlu cek kepada atasanmu atau pun cek ulang. Sehingga tidak mudah diadu domba," kata dia.

Pimpinan, kata Gatot, harus proaktif dan cepat mencari berita yang sebenarnya. Selanjutnya, pimpinan harus segera menyampaikannya kepada prajurit-prajuritnya. "Ingat, kalian akan dijadikan martir untuk menyudutkan TNI dengan dibuat emosi. Sehingga diharapkan prajurit TNI akan melakukan tindakan di luar kepatutan, direkam dan diviralkan melalui media sosial," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA