Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Wali Kota Yogya Kerap tak Hadiri Rapat, DPRD Lapor ke Pusat

Jumat 10 Nov 2017 19:37 WIB

Rep: Eric Iskandarsjah/ Red: Andi Nur Aminah

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Foto: Republika/Neni Ridarineni

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wali Kota Yogyakarta tak dapat hadir dapat Rapat Paripurna pada Jumat (10/11) lantaran sedang cuti dan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Hal ini pun menjadi sorotan tersendiri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta.

Pasalnya, menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, bukan pertama kalinya Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti tidak hadir dalam rapat bersama dengan DPRD. "Wali Kota sudah beberapa kali tidak hadir dengan berbagai alasan," ujarnya kepada Republka.co.id, Jumat (10/10).

Termasuk saat kehadiranya dinilai sangat krusial dalam Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogya Tahun 2017-2022 yang digelar pada Jumat (10/11). Terkait hal itu, Nasrul mengatakan, fraksi pun menyesalkan pilihan prioritas Wali Kota untuk cuti dan melakukan perjalanan dinas saat proses pembahasan anggaran yang mendesak.

Menurutnya, hal ini telah dibahas dalam beberapa kesempatan. Kesempatan pertama adalah dalam forum paripurna sebelumnya yang terdapat interupsi dari anggota DPRD yang mempertanyakan ketidak hadiran Wali Kota. "Menindak lanjuti hal itu, kami dari Fraksi PKS mengusulkan, karena kita butuh jawaban wali kota maka perlu dilakukan forum yang namanya rapat konsultasi antara DPRD dengan Pemkot. Hal ini telah diselenggarakan pada Kamis (9/11) dan Pemkot sudah menjelaskan alasan mengapa secara normatif dan administratif wali kota tidak dapat hadir," ujarnya.

Dalam Paripurna tersebut, sempat ada pandangan umum dari semua fraksi dan digabung menjadi satu dokumen resmi DPRD. Dokumen itu nanti akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY. Nasrul mengatakan, dokumen itu dikirim sebagai laporan kaitannya dengan dinamika politik yang sedang terjadi di Kota Yogyakarta. Begitu pula beberapa sikap berkaitan dengan ketidak hadiran wali kota dalam momen-momen penting pembahasan dan penetapan anggaran.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA